Pansus LKPj Karimun Konsultasi ke Ditjen Bina Anggaran
Anggota Pansus LKPj Bupati Karimun, Anwar Abubakar. (kepri.antaranews.Rusdianto)
Karimun (ANTARA News) - Tim Pansus DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Anggaran Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait pembahasan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Bupati Karimun tahun anggaran 2009.

''Tim Pansus dipimpin Muhammad Asyura hari ini bertolak ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Ditjen Bina Anggaran Keuangan Daerah (BAKD) Kementerian Dalam Negeri,'' kata anggota pansus Anwar Abubakar, di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Anwar mengatakan, konsultasi tersebut dilakukan berkaitan dengan pembahasan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Karimun tahun anggaran 2009 yang dipaparkan dalam rapat paripurna Senin pekan ini.

''Kami harus berkonsultasi dengan BAKD guna mengetahui tata cara dan prosedur penggunaan anggaran,'' katanya.

Menurut dia, penjelasan dari BAKD terkait mekanisme penggunaan anggaran akan menjadi dasar bagi pansus untuk disampaikan kepada fraksi-fraksi di DPRD.

''Konsultasi ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2010, khususnya tentang fungsi pengawasan dewan terhadap penggunaan anggaran dalam APBD,'' katanya.

Anggota pansus Jamaluddin Sahari mengatakan, jumlah anggota dewan yang tergabung dalam Pansus LKPj sepuluh orang meliputi unsur lintaskomisi, baik komisi A, B maupun C.

''Kunjungan kami BAKD sekitar tiga hari. Pada akhir pekan mungkin sudah pulang,'' ucapnya.

Dia mengatakan, BAKD merupakan salah satu institusi yang berfungsi mengawasi pemerintah dalam menggunakan anggaran.

''Hasil konsultasi ini juga menjadi acuan bagi fraksi untuk menyampaikan pandangannya terhadap LKPj Bupati,'' ucapnya.

Dia menambahkan, anggota dewan juga baru saja mendapatkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan semester II tahun anggaran 2009 yang menjadi bahan dalam menyimpulkan LKPj tersebut.

''Kami masih mempelajari dokumen LHP itu,'' tambahnya. (Rds/Btm1)