Karimun (ANTARA Kepri) - Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, memulai proses penyidikan terkait dugaan korupsi penggunaan dana hibah  2010 dan 2011 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Kamis.

"Hari ini penyidikan dugaan korupsi di KPU dimulai dengan memeriksa bendaharawan pengeluaran Pemkab Karimun berinisial M," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Balai Karimun Hanjaya Candra SH di ruangannya, Kamis.

Hanjaya mengatakan kejaksaan telah meningkatkan pengusutan kasus tersebut ke tingkat penyidikan berdasarkan surat perintah Kepala Kejari Tanjung Balai Karimun No 01/N.10.12/FD.1/01/2012 tertanggal 9 Januari 2012.

"M kami periksa dalam kapasitas sebagai saksi," ucap dia.

Menurut dia, pemeriksaan akan terus dilanjutkan pada pekan depan dengan memanggil beberapa personel KPU Karimun.

"Belum ada penahanan, tapi masih pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi. Bendaharawan pengeluaran Pemkab Karimun kami periksa untuk mengetahui aliran dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada," tuturnya.

Penyidikan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan pada 2011 setelah mendapat laporan dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah Rp12,1 miliar dari APBD 2010 dan 2011 yang digelontorkan Pemkab Karimun untuk penyelenggaraan Pilkada.

Dana hibah tersebut dicairkan oleh KPU dalam dua tahap. Keterangan yang kami himpun dari 33 orang saksi terperiksa dalam penyelidikan Oktober lalu serta salinan dokumen yang diperoleh, kejaksaan menyimpulkan sudah dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan," jelasnya.

Ia menambahkan, dengan dimulainya proses penyidikan, maka penyidik dapat melakukan upaya paksa untuk mendapatkan bukti-bukti yang dibutuhkan, seperti dokumen pengajuan, pencairan, kegiatan, keberangkatan dalam rangka koordinasi maupun sosialisasi serta pertanggungjawaban dana hibah.

Saat proses penyelidikan, jaksa memeriksa seluruh anggota KPU dan enam staf Sekretariat KPU. Pemeriksaan diduga berawal dari tidak sinkronnya laporan keuangan KPU dengan Pemkab Karimun terkait pencairan dana Pilkada yang dianggarkan dalam APBD Perubahan 2010 yang disahkan DPRD sebesar Rp8,5 miliar.

Dalam laporan keuangan KPU, dana yang dikucurkan Pemkab pada 2010 sekitar Rp7 miliar, sedangkan dalam laporan keuangan Pemkab sebesar Rp8,5 miliar, sama dengan total anggaran yang disahkan DPRD.

Kekurangan dari total Rp8,5 miliar baru dikucurkan Pemkab pada 2011, bersamaan dengan anggaran tambahan melalui APBD murni 2011 sehingga total seluruhnya menjadi Rp12,1 miliar.