Batam (ANTARA Kepri) - Kementerian Perumahan Rakyat akan memberikan bantuan program pengembangan kawasan pada 120 kota/kabupaten di 14 Provinsi wilayah Barat Indonesia untuk tahun anggaran 2013.

"Ada enam program Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk pengembangan kawasan pemukiman di tahun 2013. Syaratnya pemerintah kota/kabupaten harus segera mengusulkan lokasi yang diusulkan untuk diverifikasi," kata Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera, Hazaddin TS di Batam, Kamis.

Program tersebut adalah, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman, Program Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman.

Selanjutnya, Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK), Program Pengembangan Kota Baru, dan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang.

Untuk program penanganan permukiman kumuh atau PLP2K-BK, kata dia, Kemenpera menargetkan 655 hektare kawasan kumuh dengan 130.000 jiwa akan tuntas pada 2014, sementara pada 2012 akan ditangani sekitar 150 hektare, dan pada 2013 sekitar 175 hektare kawasan kumuh.

"Kami akan membantu sebatas stimulan dengan target prasarana sarana umum (PSU) perumahan dan pemukiman. Hingga 2014 kata dia, Kemenpera akan membangun 700.000 unit rumah dengan stimulan tersebut," kata dia.

Ia mengatakan pada 2012 sebanyak 145.000 unit akan dibangun untuk mengurangi kekurangan rumah (backlog) kebutuhan perumahan nasional yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2010 mencapai 13,6 juta unit.

Menurut Hazaddin, saat ini Kemenpera sedang mempersiapkan Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan PSU dengan pola Reimbursement.

Kemudian untuk DAK Perumahan dan Permukiman, Kemenpera menargetkan 320.000 unit terfasilitasi hingga 2014, 24.000 unit di 62 kabupaten/kota pada 2011, dan 30.600 unit di 39 kabupaten/kota pada 2012.

Untuk pengembangan Kota Baru, Kemenpera menargetkan 24 Kota akan menjadi kota baru pada 2014 sebagai salah satu solusi mengatasi kekurangan hunian. (KR-LNO/Z003)

Editor: Rusdianto