Karimun (ANTARA Kepri) - Ketua LSM Kiprah, John Syahputra, meminta Bupati Karimun, Nurdin Basirun, secara serius mengevaluasi kinerja aparatur di Dinas Pekerjaan Umum, menjelang berakhirnya pengunaan anggaran tahun 2012 di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

"Berdasarkan pengamatan kami di lapangan, banyak proyek fisik milik Dinas Pekerjaan Umum yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2012 bermasalah dan berdampak merugikan keuangan negara," kata John Syahputra di Tanjung Balai Karimun, Minggu.

John Syahputra menuturkan, jika tidak segera ditindaklanjuti oleh bupati, dikhawatirkan kejadian yang sama di Dinas Pekerjaa Umum (PU) akan terulang pada tahun anggaran berikutnya.

"Proyek fisik bemasalah itu di antaranya, pengerjaan proyek asal jadi, penyelesaian tidak tepat waktu, dan tidak dipungutnya denda keterlambatan pengerjaan proyek sejak beberapa tahun sebelumnya, sehingga menjadi temuan rutin tahunan Badan Pemeriksaan Keuangan," tuturnya.

John Syahputra mengaku, sedikitpun tidak mengkhawatirkan proyek bermasalah di Karimun akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan meminta pertanggungjawaban pihak terkait secara hukum.

"Sejak tahun 2008 hingga sekarang, proyek fisik bermasalah mana yang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Terus terang harapan kami tentang penegakan supremasi hukum di Karimun sudah 'terkubur'," ujar John Syahputra.

Pihaknya khawatir pengerjaan proyek asal jadi berdampak pada terancamnya jiwa masyarakat pengguna dan manfaat proyek jadi mubazir.

Selain itu dana yang dibutuhkan oleh dinas terkait pada tahun berikutnya lebih besar, karena dibutuhkan anggaran tambahan untuk perawatan proyek yang baru saja selesai dikerjakan dan wacana pemerataan pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu program prioritas tahun 2013, tidak akan pernah tercapai, ujar John Syahputra. 

Ditanya seperti apa evaluasi yang dimaksudnya dan proyek fisik mana saja yang bermasalah, John Syahputra mengatakan, evaluasi kinerja aparatur yang dilakukan secara menyeluruh.

Evaluasi itu mulai dari awal proyek fisik itu diusulkan, pengajuan anggaran yang dibutuhkan, proses lelang, perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan hingga akurasi laporan kemajuan proyek yang harus sesuai dengan kondisi sebenarnya dan berimbang dengan progres keuangan proyek. (ANTARA)

Editor: Rusdianto