Tanjungpinang (Antara Kepri) - Partai Persatuan Pembangunan mendukung pembentukan panitia khusus di DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk membenahi dan menertibkan pertambangan bauksit, granit dan pasir di wilayah tersebut.
       
"Kami mendukung rencana pembentukan Pansus Pertambangan, karena persoalan pertambangan harus diperhatikan dan dibenahi," ungkap Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Kepulauan Riau (PPP Kepri) Syarafuddin Aluan, yang juga Ketua Komisi I DPRD Kepri, Selasa.
       
Rencana pembentukan Pansus Pertambangan DPRD Kepri semula diusulkan oleh Fraksi Keadilan Sejahtera. Wakil Ketua DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah, yang juga anggota Fraksi Keadilan Sejahtera mengatakan, pansus itu perlu segera dibentuk, karena pertambangan terjadi hampir di seluruh Kepri, dan menimbulkan berbagai dampak sosial, hukum dan lingkungan.
       
Pertambangan yang di atas lahan yang bermasalah, tidak memiliki izin dan merusak lingkungan sering menimbulkan permasalahan yang menyita perhatian publik.
       
"Karena itu, kami menilai pertambangan merupakan permasalahan yang serius, yang harus diperhatikan bersama. Banyak pertambangan yang dilakukan tidak prosedural, dan cenderung merusak lingkungan. Hal itu disebabkan lahan pascatambang tidak dihijaukan kembali," ungkap Iskandarsyah.
       
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri Sukhri Fahrial, mengatakan, DPRD Kepri dapat membentuk Pansus Pertambangan, namun kemungkinan hasilnya tidak akan maksimal. Pembenahan pertambangan lebih efektuif bila oleh pemerintah kabupaten dan kota.
       
Namun semangat pembentukan pansus itu patut diberi apresiasi, karena ingin membenahi permasalahan pertambangan.
       
"Penertiban aktivitas pertambangan itu tergantung niat wali kota dan bupati. Kalau mereka menginginkan penambangan bauksit ilegal ditutup, maka tutuplah penambangan bauksit itu," katanya.     
  
Selama ini, kata dia, kepala daerah terkesan hanya menebar wacana melalui media massa untuk menertibkan penambangan bauksit dan lainnya. Tetapi aktivitas penambangan bauksit ilegal masih berlangsung.
       
"Ini adalah persoalan. Jika pemerintah daerah tidak berani, maka sebaiknya melibatkan seluruh instansi yang terlibat dalam forum komunikasi pimpinan daerah," ujarnya.(Antara)

Editor: Dedi