Tanjungpinang (Antara Kepri) - Anggota DPR dari daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau Harry Azhar Azis memperingatkan pemerintah untuk tidak memanfaatkan kebijakan bantuan langsung tunai sebagai upaya pencitraan.

"Kami mencium ada kepentingan politik di balik rencana pemberlakuan bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah ingin melakukan pencitraan jika harga BBM dinaikkan secara merata," kata Harry, yang dihubungi dari Tanjungpinang, Rabu.

Ia mengungkapkan, BLT merupakan kebijakan yang tidak konsisten dilaksanakan pemerinta pusat. Kebijakan itu pernah dilakukan pada tahun 2005 dan berakhir pada awal 2006.

Kemudian kebijakan itu dilaksanakan kembali pada tahun 2008 dan berakhir di awal tahun 2009. Kebijakan itu, kata dia, tidak mungkin dapat menurunkan angka kemiskinan, karena nilai bantuan yang diberikan kecil dan tidak dilaksanakan secara permanen.

Namun BLT  dapat meredam kemarahan warga kurang mampu pascakenaikan harga BBM.

"Setiap keluarga miskin hanya mendapat Rp100 ribu. Tidak mungkin keluarga miskin dapat sejahtera dengan mendapatkan uang itu," ujarnya.

Harry yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR menambahkan, pemerintah sebaiknya tidak mengkait-kaitkan BLT dengan kenaikan harga BBM. Kemiskinan itu merupakan kondisi yang mutlak yang harus ditanggulangi pemerintah, bukan hanya pada saat harga BBM dinaikan.

"Kami akan menggenjot pemerintah untuk melaksanakan program  BLT secara permanen," ungkapnya.

Menurut dia, program BLT tidak dapat dilaksanakan pada anggaran murni. Paling cepat program itu dilaksanakan pada anggaran perubahan tahun ini.

"Kami berharap program ini dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto