Batam (Antara Kepri) - Badan Pengusahaan (BP) Batam akan menelusuri pengurusan perumahan murah dari Kementerian Perumahan Rakyat di Kawasan Dapur 12 Sagulung yang dipermasalahkan oleh penghuninya karena merasa ditipu oleh perusahaan fasilitator pengurusan dokumen hak guna bagunan.
       
"Pengurusan surat-suratnya memang dilakukan oleh pihak ke-3. Kami akan berkoordinasi dengan Kemenpera agar masalah ini bisa diselesaikan," kata Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam, Ilham Eka Hartawan di Batam, Senin.
       
Selain penyedia lahan, kata dia, dalam pembangunan 85 unit rumah yang dimulai sejak 2006 tersebut BP Batam juga mempunyai tugas pengawasan.
       
"Salah satu pihak yang harusnya mengawasi memang BP Batam. Namun karena saat ini sedang fokus pada penataan kavling siap bangun, maka sedikit terlupakan," kata dia.
       
Ia mengaku belum bisa mengambil tindakan pada pihak ketiga yang mengurus surat legalitas bangunan tersebut sebelum melakukan koordinasi dengan Kemenperin.
       
"Kami tetap akan mencari jalan keluar atas kasus ini agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan," kata Ilham.
       
Kondisi perumahan yang ditujukan bagi penduduk berpenghasilan rendah tersebut saat ini terbengkalai karena tidak dilengkapi fasilitas listrik dan air bersih.
       
Dari 85 unit yang dibangun, hanya sekitar 20 yang dihuni. Sisanya sudah rusak dan tidak terurus.
       
"Awalnya kami dikenakan total Rp15 juta saja untuk memiliki rumah tersebut. Namun harga yang dipatok terus naik hingga mencapai Rp80 juta sehingga banyak yang keberatan dan meninggalkan rumahnya," kata Dapur 12, Martinus.
       
Warga mengatakan bahwa perumahan tersebut diurus oleh PT Mutiara Arta Sejati yang awalnya memang memiliki izin dari BP Batam.(Antara)

Editor: Dedi