APPSI: Indonesia Butuh Perencanaan Pangan yang Kuat

Batam (Antara Kepri) - Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) berpendapat Indonesia membutuhkan perencanaan pangan yang kuat untuk mengurangi ketergantungan impor dan menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
       
"Indonesia memiliki segalanya untuk bisa mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Namun saat ini yang dibutuhkan ialah perencanaan yang kuat sehingga potensi yang dimiliki bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhkan pangan tanpa impor," kata Ketua Umum APPSI, Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Batam, Senin.
       
Hal tersebut disampaikan Yasin di Batam dalam acara Rapat kerja Nasional APPSI yang dihadiri gubernur atau perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia dengan tema "Memperbaiki Manajemen Pemerintahan untuk Mencegah Korupsi dan Memberantas Kemiskinan".
       
Gubernur yang hadir diantarannya Gubernur Papua Barat, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Yogyakarta, Gubernur Sumatra Barat, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Barat, Plt Gubernur Riau, Gubernur Sumatera Selatan.
       
"Kami sudah mengajukan usulan bantuan ke masing-masing provinsi Rp1 triliun dari pemerintah pusat untuk mendongkrak produksi pangan. Presiden juga memberikan sinyal positif," kata Yasin.
       
Menurut APPSI, kata dia, bantuan masing-masing Rp1 triliun ke pemerintah provinsi untuk mendongkrak produksi pangan lebih menguntungkan dari pada mengeluarkan ratusan triliun untuk pemenuhan pangan dari impor.
       
"Kami siap memproduksi kebutuhan pangan sesuai dengan karakteristrik daerah. Jika itu disepakati, juga akan mampu memangkas angka kemiskinan yang masih berada diangka 25 juta penduduk," katanya.
       
Yasin mengatakan, dampak tersebut yang sangat menguntungkan bagi daerah-daerah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan mempersiapkan ketahanan pangan dalam negeri menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015.
       
Rapat Kerja Nasional APPSI yang diselenggarakan hingga Selasa (17/12) mengagendakan pembahasan dua hal yaitu upaya menghindari korupsi di pemerintahan, dan upaya penyelesaian masalah kemiskinan di Indonesia.
       
Beberapa narasumber seperti Menteri Perencanaan Pembangunan dan kepala Bappenas, Armida Salsiah Alisjahbana, Menkokesra Hatta Rajasa.(Antara)

Editor: Dedi