Mahasiswa Lingga Desak Gubernur Hentikan Tambang Timah

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Belasan aktivis mahasiswa asal Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, berunjuk rasa mendesak Gubernur Muhammad Sani menghentikan aktivitas kapal isap timah PT Citra Persada Mulia di perairan Batu Bedaun.
       
"Kami terusik oleh kehadiran kapal pengisap timah di lepas pantai Batu Bedaun, Lingga, karena sangat membahayakan ekosistem laut  wilayah kami," kata koordinator aksi, Adri saat berorasi di depan Gedung Daerah Tanjungpinang, Rabu.
       
Adri mengatakan, kapal isap timah dengan nama lambung Paragon milik PT Citra Persada Mulia itu, lego jangkar di laut dangkal untuk mengisap timah, kemudian melakukan pengolahan dan membuang limbahnya di perairan itu.
       
"Bisa dibayangkan, dalam satu jam kapal itu bisa mengisap 150 kubik bijih timah, mengolahnya dan membuang limbahnya. Berapa banyak ekosistem laut yang rusak," ujar Adri.
       
Para mahasiswa tersebut juga meminta Gubernur Kepri, Muhammad Sani untuk menegur Bupati Lingga, Daria yang dinilai membiarkan aktivitas pengisapan timah hingga merusak ekosistem laut.
       
Kepala Kesbangpol Kepri, Syafri Salisman yang menemui para pengunjuk rasa meminta tuntutan tertulis untuk diserahkan ke Gubernur Sani.
       
"Saya minta aspirasi mahasiswa ditulis dalam pernyataan sikap. Nanti, biar Pak Gubernur sendiri yang akan menegur Bupati jika ada kelalaian disitu," ungkap Syafri.
   
Sesuai prosedur
  
Sementara itu, Manager Operasional PT Citra Persada Mulia, Edy Welong mengatakan aktivitas pengisapan timah di lepas pantai Batu Bedaun sudah dilakukan sesuai prosedur.
        '
"Izin ada, semuanya tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan prosedur. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) juga sudah ada, katanya.
        '
Menurut Edy, selama aktivitas penambangan, pihak perusahaan juga menyerahkan uang kompensasi kepada masyarakat di sekitar wilayah pengisapan timah itu, meski akan ada perundingan lagi terhadap besarnya biaya kompensasi.
       
"Kami juga sudah menghubungi para nelayan yang berada disekitar wilayah tambang untuk membicarakan kembali uang kompensasi yang harus diterima," pungkasnya.(Antara)

Editor: Dedi