KPU: Koordinasi Tujuh Lembaga Kunci Keberhasilan Pemilu

Karimun (Antara Kepri) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Bambang Hermanto berpendapat koordinasi intensif tujuh lembaga negara akan menjadi kunci bagi keberhasilan Pemilihan Umum 9 April 2014.

Ketujuh lembaga negara itu adalah  TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, Badan Intelijen Negara, serta KPU dan Panwaslu sebagai penyelenggara Pemilu, kata Bambang Hermanto, di Tanjung Balai Karimun, Rabu.
       
"Dengan koordinasi intensif ketujuh lembaga itu, kami yakin pelaksanaan Pemilu, khususnya di Karimun berjalan tanpa hambatan terutama dalam mendistribusikan logistik Pemilu di pulau-pulau," katanya.
       
Karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pimpinan masing-masing lembaga guna mendiskusikan pelaksanaan setiap tahapan Pemilu.
       
Pendistribusian logistik dan pengamanannya menjadi fokus jajarannya mengingat Kabupaten Karimun terdiri atas ratusan pulau.
       
"Dukungan dari Polri dan TNI maupun pemda tentu sangat kami harapkan agar pendistribusian logistik berjalan lancar," ucapnya.
       
Sebelumnya Kapolres Karimun, tutur dia, telah berkoordinasi mengenai penempatan personel untuk mengamankan setiap tahapan Pemilu, antara lain pengamanan gudang logistik, pendistribusian logistik dan pengamanan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
       
"Surat suara diperkirakan sudah tiba pada awal Maret. Sejak itu, pengamanan gudang logistik kita perketat dengan meminta bantuan kepolisian," ucapnya.
       
Ia juga mengatakan, koordinasi seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kampanye terbuka, apalagi berbenturan dengan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Kepri yang tahun ini digelar di Tanjung Balai Karimun.
       
"Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar kegiatan MTQ tidak dimanfaatkan para caleg untuk melakukan kampanye terselubung," kata dia.
       
Secara terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Karimun Hurnaini menyatakan pemerintah daerah siap mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu.
       
Sesuai Undang-undang Pemilu, kata Hurnaini, pemerintah daerah bisa memberikan bantuan, termasuk anggaran yang tidak dialokasikan dalam APBN, bantuan dana itu tidak dialokasikan secara khusus, tetapi melekat pada satuan kerja perangkat daerah terkait.
       
Ia mencontohkan, dukungan kelancaran pendistribusian logistik bisa diberikan, misalnya dengan mengerahkan kapal milik pemerintah daerah.

Sementara itu, Kapolres Karimun AKBP Dwi Suryo Cahyono mengatakan, pihaknya telah meminta KPU agar melakukan pemetaan terhadap titik-titik yang harus diamankan personelnya.

"Dengan pemetaan itu, kami bisa menentukan berapa personel yang akan ditugaskan untuk melakukan pengamanan, mulai dari kegiatan kampanye, pendistribusian logistik hingga pelaksanaan pemungutan suara," kata Kapolres. (Antara)

Editor: Dedi