Wali Kota: Pegawai Pemalas Karena Kebiasaan

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah berpendapat, pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki sifat malas lebih banyak disebabkan kebiasaan, karena itu perbaikan perlu dilakukan segera.
       
Buruknya kinerja aparatur pemerintah yang diakibatkan dari kurangnya disiplin diri dalam mengemban tugas, kata Lis saat membuka kegiatan pemantapan pembinaan aparatur pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, di salah satu di Tanjungpinang, Rabu.
        
Tapi, lanjut dia, bukanlah merupakan suatu budaya kerja, tapi kebiasaan yang dapat ditularkan dari satu individu ke individu lainnya dalam lingkungan kerja yang tidak kondusif.
       
Kegiatan yang digelar oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tanjungpinang ini bertujuan untuk mewujudkan aparatur yang disiplin serta bertanggungjawab atas tugas pokok dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
       
Lis mengemukakan, selain pembinaan pegawai seharusnya fungsi supervisi oleh aparatur pejabat selaku atasan langsung juga wajib dijalankan secara intensif. Hal ini untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab aparatur dibawahnya untuk lebih giat lagi bekerja.
       
"Menyadari profesi sebagai pegawai tidak tetap (PTT) dan pegawai negeri sipi (PNS) masa kini bukanlah cita-cita bagi kebanyakan orang untuk menjadi abdi negara, namun lebih kepada kebutuhan akan lapangan pekerjaan untuk memperoleh penghidupan yang layak," ucapnya.
       
Terkait hal itu, Lis menekankan pada fungsi supervisi agar sekaligus dimanfaatkan untuk menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab dan kreatifitas aparatur dalam profesinya sebagai pelayan masyarakat. Karena, menurut dia, menjadi aparatur pemerintah berarti siap untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
       
Ia mengatakan, tidak sedikit aparat pemerintah yang memiliki kinerja serta kredibilitas yang baik dalam bekerja. Namun karena kurangnya system supervisi dari atasan langsung, bisa mengakibatkan menurunnya prestasi kerja aparat tersebut karena telah terpengaruh lingkungannya yang tidak kondusif.
       
"Fokus kerja aparatur pemerintah adalah pelayanan. Kami bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat bila dimulai dari evaluasi diri apakah kita sendiri siap untuk memberikan pelayanan atau tidak," katanya. 
 
Pembinaan pegawai sendiri, tambah dia, seharusnya bukan hal yang rutin harus dilakukan, tetapi yang lebih penting adalah fungsi supervisi yang intensif dari aparatur selaku atasan langsung. 
  
"Dengan demikian kebiasaan-kebiasaan yang buruk tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyebarkan virusnya kepada para aparat pemerintah yang bisa menganggu kinerja," ungkapnya.
       
Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari terhitung mulai tanggal 2-4 April 2014 dengan menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Adapun peserta kegiatan ini sebanyak 150 orang yang terdiri dari para Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, dan beberapa dinas terkait beserta petugas tata usahanya.(Antara)

Editor: Dedi