KPU Batam: Perhitungan Suara Tingkat PPS Lancar

Batam (Antara Kepri) - Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Kepulauan Riau, mengklaim proses perhitungan suara di tingkat kelurahan berjalan lancar mulai Jumat (11/4) hingga Selasa, meskipun diwarnai kericuhan di beberapa Panitia Pemungutan Suara.

"Sejauh ini, pemungutan dan penghitungan aman dan lancar, meskipun ada kendala di lapangan, itu adalah dinamika," kata Ketua KPU Batam Muhammad Syahdan di Batam, Selasa. 

Penghitungan suara di tingkat kelurahan ditargetkan selesai malam ini, untuk kemudian dilanjutkan perhitungan tingkat kecamatan mulai Rabu (16/4).  Dan perhitungan di KPU Kota pada Kamis (17/4).

Ia berharap penghitungan di tingkat kecamatan dan KPU Kota juga berjalan lancar, tanpa kendala dan kericuhan. 

Sementara mengenai kericuhan dalam penghitungan tingkat kelurahan, menurut Syahdan, seluruh masalah di PPS dan TPS bisa diatasi sehingga Pemilu berjalan sebagaimana mestinya.

Beberapa kericuhan di PPS antara lain dipicu oleh sempat hilangnya surat suara dan form C1 dari kotak suara, serta kotak suara yang ditemukan dalam kondisi tidak tersegel.

Syahdan mengatakan dugaan kecurangan di tingkat PPS semuanya bisa dijawab oleh pelaksana Pemilu. Memang ada beberapa kesalahan akibat ketidaktahuan petugas, namun semuanya bisa ditolelir.

Mengenai pembentukan tim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dibentuk Badan Pengawas Pemilu untuk menyelidiki beberapa tindak kecurangan di Batam, ia mengatakan siap diperiksa.

"Saya belum dengar itu. Tapi, kami siap diperiksa, karena KPU sudah menjalankan tugas dan fungsinya," kata dia.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau membentuk tim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memeriksa KPU Batam yang diduga melakukan beberapa kesalahan yang berujung pada kericuhan saat pelaksanaan Pemilu.

Ketua Bawaslu Kepri Razaki Persada pemeriksaan terkait masalah profesionalitas dan dugaan pelanggaran pemilu.

Selain memeriksa KPU Batam, Bawaslu juga diminta untuk mengevaluasi kinerja Panwaslu Batam yang diduga tidak efektif dan terkesan ikut bermain dalam pelanggaran Pemilu.

"Evaluasi Panwaslu pasti akan dilakukan terutama terkait kode etik yang bertujuan menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu," ucapnya. (Antara)

Editor: Rusdianto