Tanjungpinang (Antara Kepri) - Front Pembela Islam (FPI) Kepulauan Riau menuding Pemilu 2014 di wilayah tersebut dikotori politik uang.
"Di mana-mana terjadi politik uang. Apa jadinya kalau politik transaksional mempengaruhi sebagian pemilih," kata Ketua FPI Kepulauan Riau, Hazarullah Aswad, saat memimpin aksi unjuk rasa di Kantor KPU Kepri, di Tanjungpinang, Kamis.
Menurut dia, politik uang merusak nilai-nilai demokrasi. Caleg yang lahir dari politik transaksional dikhawatirkan kualitas dan integritasnya.
"Sulit dipercaya mereka dapat bekerja secara profesional," ujarnya.
Dia juga mengritik kinerja penyelenggara pemilu, yang dinilai tidak memberi kontribusi dalam mencegah terjadinya politik uang. Sosialisasi untuk melawan politik uang tidak dilakukan secara merata sehingga hal itu masih terjadi.
"Politik uang tidak hanya terjadi di perkampungan, melainkan juga di perkotaan," ujarnya.
Panwaslu dan Bawaslu Kepri yang memiliki tugas mengawasi jalannya pemilu juga terkesan tidak terlalu serius menangani permasalahan ini. Meski politik uang telah menjalar ke mana-mana menjelang pemungutan suara, tetapi tidak ada satu pun yang ditangkap.
"Kami belum mendengar adanya pemberi uang dan penerima uang ditangkap. Terutama di Tanjungpinang, ibu kota Kepri belum tampak kinerjanya," ujarnya.
Seharusnya, kata dia, Bawaslu Kepri dan Panwaslu Kepri memiliki strategi untuk mengungkap permasalahan itu, dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan efek jera. Lembaga pengawas pemilu seharusnya tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat.
"Politik uang itu merupakan tindak pidana pemilu. Karena tindak pidana khusus yang serius, maka harus dilakukan upaya pencegahan dan pengungkapkan dengan strategi yang matang dan serius pula," katanya.
Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Kepri Indrawan mengemukakan, politik uang sulit diungkap. Dibutuhkan kerja sama dengan pemilih untuk mengungkapnya.
"Kami banyak mendapat informasi terkait politik uang, tetapi sulit dibuktikan," ujarnya.
Anggota Panwaslu Tanjungpinang, Baharudin mengemukakan, hampir setiap hari menjelang pemungutan suara, Panwaslu Tanjungpinang menerima informasi adanya politik uang. Tetapi setelah anggota Panwaslu Tanjungpinang ke lokasi, ternyata tidak ditemukan aktivitas politik uang.
"Itu kenyataan yang terjadi. Kalau tertangkap basah pasti kami tindaklanjuti," ujarnya. (Antara)
Editor: Rusdianto
Berita Terkait
PPLP Tanjung Uban kerahkan 9 kapal amankan arus mudik
Jumat, 29 Maret 2024 17:09 Wib
Pemkot Batam siapkan 10 lokasi operasi pasar jelang lebaran
Jumat, 29 Maret 2024 16:39 Wib
PLN Batam dan Kejaksaan tandatangani MoU penanganan hukum
Jumat, 8 Maret 2024 16:31 Wib
Dinkes Batam pastikan pelayanan kesehatan saat momen lebaran
Jumat, 29 Maret 2024 15:09 Wib
BPBD Natuna: Sampai bulan Maret 2024 luas karhutla capai 424 hektare
Jumat, 29 Maret 2024 14:58 Wib
UMRAH Kepri terima 1.349 mahasiswa baru melalui SNPMB 2024 jalur prestasi
Jumat, 29 Maret 2024 14:40 Wib
Danlanud RSA Natuna cek kesiapan bandara RSA jelang Lebaran Idul Fitri
Jumat, 29 Maret 2024 12:14 Wib
Satu orang anggota DPRD Kepri tersandung korupsi resmi diganti
Jumat, 29 Maret 2024 6:19 Wib
Komentar