KPU Tanjungpinang Bantah Uang Dorong Partisipasi Pemilih

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, membantah pendapat banyak pihak terkait partisipasi pemilih di daerah ini meningkat lantaran didorong maraknya praktik politik uang.

"Kalau politik uang mendominasi mendorong pemilih menggunakan hak suara, mana buktinya? Setahu saya, selama kampanye hingga pemungutan suara kasus politik uang hanya sedikit," kata Komisioner KPU Tanjungpinang Zulkifli Riawan, Rabu.

Ia mengemukakan, jumlah pemilih tetap dan pemilih khusus di Tanjungpinang sebanyak 145.222 jiwa. Sedangkan jumlah suara sah hasil pemungutan suara mencapai 97.745, dan yang tidak sah sebanyak 4.281. Total jumlah suara sah dan tidak sah 102.026.

"Partisipasi pemilih mencapai 68 persen. Dibanding Pemilu 2009, partisipasi pemilih meningkat sekitar 8 persen," ujarnya.

Zulkifli mengemukakan, peningkatan partisipasi tersebut belum memenuhi target KPU Tanjungpinang 80 persen. Terlepas dari hal itu, KPU Tanjungpinang mengklaim peningkatan partisipasi pemilih disebabkan sosialisasi yang maksimal, dorongan dari caleg kepada pemilih dan kebijakan penyelenggara pemilu yang mengakomodasi pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

"Partai berhasil mendorong keluarganya, kader dan simpatisannya untuk menggunakan hak suara," ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji Tanjungpinang, Zamzami A Karim berpendapat, kampanye anti golput cukup berhasil mendorong pemilih menggunakan hak suaranya. Selain itu, sebagian caleg juga mengupayakan pemilih menggunakan hak suaranya, salah satunya dengan memberikan uang atau barang.

"Ada pemilih yang merasa tidak ada manfaatnya menggunakan hak suaranya. Hal itu yang mendorong sejumlah caleg memberikan uang atau barang kepada pemilih itu untuk memilih dirinya," ujarnya.

Zamzami mengemukakan, jika politik uang mendominasi meningkatnya partisipasi pemilih, tentunya hasil pemilu tidak sesuai dengan harapan rakyat. Hasil pemilu seharusnya sejalan dengan nilai-nilai demokrasi sehingga proses sirkulasi pemimpin di daerah berjalan dengan baik.

"Saya khawatir proses sirkulasi pemimpin dari penyelenggaraan pemilu tidak sesuai dengan harapan rakyat," ungkapnya.(Antara)

Editor: Dedi