BPP Natuna Minta Perdagangan Lintas Negara Malindo Dibuka Kembali

Natuna (Antara Kepri) - Badan Pengelola Pebatasan (BPP) Kabupaten Natuna, meminta kepada pemerintah pusat dan pemerintahan Provinsi Kepri, agar membuka kembali perdagangan lintas antar negara Malaysia dan Indonesia (Malindo) khususnya Kabupaten Natuna dengan Malaysia Timur.

"Perjanjian perdagangan lintas batas (border trade agreement) antara Indonesia, khususnya Kepri dan Malaysia, dinilai berbagai kalangan sudah tidak lagi relevan dengan realitas yang terjadi sekarang. Karena lebih merugikan masyarakat Natuna, terutama yang berada di Kecamatan Subi dan Serasan," ungkap Sekretaris Badan Pengelola Perbtasan (BPP) Kabupaten Natuna, Ramlis.

Sebagaimana di ketahui, isi perjanjian yang mengatur tata niaga perbatasan kedua negara bagi setiap pemegang Pas Lintas Batas (PLB) dan pajak impor bagi transaksi yang melebihi kuota, lebih menguntungkan masyarakat di Malaysia dari pada warga Indonesia, terlebih warga Natuna.

"Tata niaga di daerah perbatasan ini memang sudah selayaknya direvisi. Sebagaimana diketahui, sebagian masyarakat Subi dan Serasan membeli kebutuhan sembako di negara Malaysia Timur tersebut, karena jarak tempuh yang lebih dekat," katanya.

Lebih lanjut tambah Ramlis, sejak diberlakukan tahun 67 silam, border trade agreement (BTA) telah direvisi pada tahun 1970, namun rencana revisi kedua yang dimulai sejak tahun 2013 lalu, hingga saat ini belum rampung.

"Sebenarnya, dalam rapat yang dilakukan beberpa bulan lalu antara pemerintah provinsi Kepri dan Kabupaten Natuna, mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar perjanjian Malindo direvisi, namun pembahasan dalam rapat tersebut belum final," tambahnya.

Seandainya perdagangan lintas batas negara ini di buka kembali jelasnya, dinilai perekonomian masyarakat Natuna yang berada di perbatasan akan meningkat, sehingga kelangkaan bahan sembako yang sering terjadi tidak terulang lagi, bahkan tidak ada lagi barang-barang seludupan.

"Kita lihat secara kasat mata, kalau perdagangan lintas batas kedua negara ini di buka kembali, maka perekonomian masyarakat Natuna yang berada di perbatasan itu akan menggeliat kembali sebagai mana dahulunya dan tidak ada lagi yang namanya barang seludupan," imbuhnya. (Antara)

Editor: Evy R. Syamsir