LMB Karimun Serukan Rakor Karantina Ditindaklanjuti

Karimun (Antara Kepri) - Ketua DPD Laskar Melayu Bersatu Kabupaten Karimun, Provindsi Kepulauan Riau, Datuk Panglima Azman Zainal menyerukan Badan Karantina Pertanian menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan sejumlah instansi, sehingga tidak terkesan hanya menghamburkan anggaran.

"Rapat koordinasi itu harus menghasilkan tindakan nyata dan kekompakan antarinstansi mengingat Karimun merupakan daerah perbatasan yang rawan masuknya komoditas ilegal pembawa hama dan penyakit kekarantinaan," katanya di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Azman Zainal mengatakan, tanpa rapat koordinasi pun, masing-masing instansi sudah seharusnya menjalin kerja sama yang sinergis sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dalam mengawasi masuknya hewan, tanaman seperti sayuran dan buah-buahan impor tanpa dokumen pemeriksaan kekarantinaan.

Ia menilai, rapat koordinasi yang digelar di Hotel Aston Karimun terkesan pemborosan karena dipastikan mengeluarkan biaya lebih besar ketimbang dilaksanakan di gedung-gedung milik pemerintah.

"Anggaran yang dihabiskan untuk rakor yang seremonial dan penuh retorika itu harus dipertangungjawabkan. Jangan sampai terkesan pemborosan, apalagi sampai terindikasi terjadinya tindak pidana korupsi," katanya.

Karena itu, hasil rakor itu harus memberikan "output" yang nyata dalam menekan masuknya komoditas ilegal melalui pintu-pintu masuk, baik di pelabuhan resmi maupun ilegal.

Ia menilai, penindakan terhadap masuknya komoditas ilegal masih tebang pilih.

"Ada pelaku yang ditindak tapi hanya membawa komoditas seperti daging dari Malaysia dalam jumlah yang relatif sedikit, tapi daging ilegal dalam jumlah besar masuk dan beredar bebas, kesannya tebang pilih kalau tidak mau dituding adanya pembiaran atau konspirasi untuk memperkaya diri," katanya.

Ia berpendapat, pengawasan dan penindakan komoditas ilegal seharusnya diawali dengan proses kaderisasi dalam mewujudkan aparat yang loyal dan tegas dalam menegakkan aturan.

"Jika proses pengkaderan dalam mewujudkan aparat yang berani, kami yakin bisa menekan masuknya hewan dan tumbuhan yang tidak melalui pemeriksaan petugas karantina," ucapnya.

Ia juga menyarankan, sebaiknya pelaksanaan kegiatan kepemerintahan, termasuk rapat koordinasi tidak diadakan di hotel.

"Masih banyak kantor dan gedung pemerintah yang bisa digunakan tanpa mengeluarkan biaya sebesar biaya yang dihabiskan untuk 'meeting' di hotel berbintang tiga seperti Hotel Aston," katanya. (Antara)

Editor: Jo Seng Bie