Wabup Anambas Ingin Pelabuhan Desa Muntai Di Perpanjang

Anambas (Antara Kepri) - Kunjungan Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris ke Desa Muntai, Kecamatan Siantan Tengah ternyata membuahkan cerita unik karena  Wabup berserta rombongan harus beberapa kali bertukar alat transportasi laut dengan berbagai  ukuran, sebelum akhirnya mencapai pelabuhan desa Muntai itu.
 
Kejadian tersebut terpaksa harus dilakoni orang nomor dua di Anambas ini, karena kapal speed Anambas I, tidak bisa merapat ke desa Muntai karena air surut. Wakil Bupati terpaksa harus berpindah ke speed berukuran kecil, kemudian berpindah lagi menggunakkan sampan berdayung untuk mencapai pelabuhan.
 
Kondisi tersebut membuat Wakil Bupati harus bertanya kepada Camat dan Kepala Desa setempat untuk mengetahui kondisi sesungguhnya. Dari hasil diskusinya, Haris mendapati untuk mendapatkan posisi ideal, ternyata panjang pelabuhan masih kurang sekitar 150 Meter ke arah laut.
 
"Waktu datang kesini, kami rasakan mau naik harus pakai alat bantu, pakai sampan lagi untuk sampai ke pelabuhan. Saya tanya ke pak Camat dan pak Kades, ternyata panjang pelabuhan ini masih kurang ada sekitar 150 meter lagi," ujar Haris saat mengadakan Safarii Ramadhan ke desa Muntai, Kecamatan Siantan Tengah.

Menurutnya, penambahan panjang pelabuhan tersebut harus segera diselesaikan, karena keberadaan pelabuhan sangat penting mendukung aktifitas masyrakat setempat. Dalam kesempatan tersebut, Haris menginstruksikan agar 2015 mendatang agar melanjutkan pembangunan pelabuhan sepanjang 150 meter lagi.
 
"Tahun 2015 tolong anggarkan agar 150 meter tersebut bisa diselesaikan. Pelabuhan sangat penting untuk masyarakat. Mudah-mudahan 2015 mendatang pelabuhan tersebut bisa selesai dengan baik," harap orang nomor 2 di Anambas ini.
 
Mengingat pembangunan pelabuhan yang sangat penting untuk kepentingan masyrakat, Haris juga mengimbau peningkatan partisipasi masyrakat dalam pengawasan pembangunan pelabuhan tersebut. Menurutnya, peran masyarakat menjadi kunci suksesnya pembangunan di desa.
 
Dirinya berharap, jika ditemukan indikasi kejanggalan dalam pembangunan, masyarakat bisa pro aktif untuk melaporkan kepada pihak pemerintah melalui desa atau kecamatan. Dengan demikian, hasil pekerjaan dan pembangunan di desa bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat oleh dinas teknis terkait.
 
"Harap masyarakat juga tologn mengawasi pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia di desa tersebut. Jika terjadi gejala-gejala tidak baik, tolong laporka kepada ke desa atau camat. Dengan demikian kita berharap hasil pekerjaan juga baik bisa lebih maksimal," ungkapnya. (Antara)

Editor: Evy R. Syamsir