Pemkot Minta PLN Batam Serahkan Hasil Audit

Batam (Antara Kepri) - Pemerintah Kota Batam meminta PT Pelayanan Listrik Nasional (bright PLN) Batam menyerahkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau lembaga audit lain kepada pemerintah untuk mengetahui arus keuangan perusahaan swasta itu.

"Kalau ada hasil audit, kami bisa tahu di mana ruginya dan lainnya. Dalam listrik ada banyak elemen untuk pengoperasiannya. Kami perlu tahu kondisinya," kata Wali Kota Batam Rudi di Batam.

Hal itu dikatakan Wakil Wali Kota Batam terkait kritikan anggota Komisi VII DPR RI yang menilai harga jual listrik bright PLN Batam terlalu tinggi.

Apalagi, anak perusahaan PLN Persero itu menaikkan tarif listrik yang berlaku mulai 1 Juli 2014.

Sebenarnya, kata Rudi, bright PLN Batam sudah menyerahkan hasil audit ke  Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM, namun hasilnya tidak rinci. Padahal UU Keterbukaan Informasi Publik mengatur, lembaga publik harus terbuka terkait pengelolaan keuangan.

"Ada hasil audit (PLN) di Disperindag, tapi itu belum detail. Kami minta yang terbuka," kata dia.

Terpisah, Direktur Utama bright PLN Batam Dadan Kurniadipura mengatakan tiap tahun perusahaannya melaksanakan audit tata laksana perusahaan yang baik yang dilakukan oleh auditor independen.

Audit itu menunjukkan bright PLN Batam mengutamakan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan pengelolaan ketenagalistrikan di Batam yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kesetaraan serta kewajaran.

Sebelumnya, dalam kunjungan kerja ke Batam, Komisi VII DPR RI menilai harga jual listrik PT PLN  (b'right PLN) Batam terlalu tinggi dibandingkan biaya produksi listrik per kWH.

"Harga jual Rp1.228 per kWH itu tidak fair, belanja produksi hanya sekitar Rp400--500 per kWH," kata anggota Komisi VII DPR RI Effendi Muara Sakti Simbolon.

Bright PLN Batam menggunakan bahan bakar gas dan batu bara, sehingga biaya produksi relatif jauh lebih rendah dan seharusnya harga jualnya pun lebih murah.

Hal senada dikatakan Ketua Rombongan Komisi VII ke Batam, Alimin Abdullah juga menilai harga jual listrik di Batam terlalu tinggi dengan ongkos bahan bakar yang murah. (Antara)

Editor: Rusdianto