Pengamat Harap Presiden Prioritaskan FTZ Batam

Batam (Antara Kepri) - Presiden terpilih diharapkan untuk memprioritaskan pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam program 100 harinya agar kawasan itu bisa merebut peluang dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Eropa.

"Kami harap FTZ BBK menjadi prioritas program 100 hari pertama. Jika tidak, momentum bagi FTZ Batam akan hilang karena 2015 sudah di depan mata," kata Pengamat Free Trade Zone Suyono Saputra di Batam, Selasa.

Ia meminta presiden mengambil alih tanggung jawab pengembangan kawasan FTZ Batam. Presiden, melalui wakil presiden harus mengetahui setiap kebijakan dan pengambilan keputusan di kawasan FTZ.

Menurut dia, langkah itu harus segera diambil, mengingat peta persaingan destinasi investasi di ASEAN semakin ketat, terutama dari Malaysia dan Vietnam sehingga FTZ tidak cukup menjadi tanggung jawab gubernur.

Selain itu, dalam dua bulan pertama, presiden melalui menteri koordinator perekonomian yang baru ditunjuk agar mengevaluasi kinerja Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Badan Pengusahaan serta menyusun strategi pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Efektivitas DK sebagai regulator harus diperkuat, dan BP sebagai eksekutor harus dioptimalkan. Presiden harus memastikan para personel yang menjadi pengelola FTZ benar-benar berkompeten," kata dia.

Presiden, melalui Menko Perekonomian juga harus memulai menyusun re-orientasi strategi masa depan FTZ Batam sebagai nilai tambahan zona, dengan mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan, inkubasi teknologi, dan laboratorium riset, agar Batam jd pusat pengembangan teknologi terapan di Indonesia.

Dan yang paling penting, kata Suyono melanjutkan, Presiden melalui Menko menyusun peta masalah hubungan industrial di kawasan FTZ Batam. DK, BP, dan Pemkot harus menjadi mediator bagi forum bi-partit.

"Pengelola kawasan harus menjamin kenyamanan investor terutama dalam hubungan industrial," kata dia. (Antara)

Editor: Rusdianto