Transportasi Laut Antar Provinsi Terancam Putus

Batam (Antara Kepri) - Transportasi antar pulau kabupaten kota antar provinsi di Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Jambi terancam putus karena beberapa perusahaan kapal cepat menghentikan operasi akibat berkurangnya pasokan bahan bakar solar bersubsidi.

"Kapal cepat yang beroperasi di Pelabuhan Domestik Sekupang sudah banyak mengurangi pelayaran," kata Dewan Penasihat Indonesian National Shipowner Association, Asmadi di Batam, Senin.

Dumai Express yang biasanya tiap hari melayani enam perjalanan, sekarang tinggal dua pelayaran, Miko Natalia dari empat menjadi dua pelayaran dan Batam Jet, biasanya dua menjadi sekali pelayaran tiap hari.

Kapal-kapal cepat itu biasa melayani pelayaran dari Batam ke pulau-pulau di Provinsi Kepri, Riau Jambi seperti Tanjung Balai Karimun, Kepri, Selatpanjang Riau, Dumai Riau, Buton Riau, Bengkalis Riau dan Kuala Tungkal Jambi.

Ia mengatakan perusahaan kapal cepat terpaksa menghentikan operasinya karena kekurangan bahan bakar setelah pemerintah mengumumkan mengurangi pasokan BBM bersubsidi 20 persen.

"Tapi kenyataannya, pengurangannya lebih dari 20 persen," kata pria yang juga Humas Dumai Express.

Dumai Express biasanya menerima kuota solar 22.000 liter tiap hari, kini hanya dipasok 9.700 liter per hari. Batam Jet biasa menerima 7.100 liter solar tiap hari kini dikurangi menjadi sekitar 3.000 liter per hari. Dan Miko Natalia berkurang dari 9.800 liter perhari menjadi 3.000 liter per hari.

"Kapal kami tidak bisa berlayar dengan solar sebanyak itu. Sampai Selatpanjang saja sudah habis 3.000 liter tidak bisa balik ke Batam," kata dia.

Memang, kata dia, pengurangan jadwal pelayaran itu belum sampai mempengaruhi masyarakat, karena saat ini penumpang sedang sepi.

Ia berharap pemerintah dapat merevisi kebijakannya atau menambah pasokan khusus untuk pelayaran domestik masyarakat kelas menengah, agar tidak mengganggu transportasi masyarakat.

"Siang ini kami akan melakukan pertemuan dengan Pertamina, semoga ada solusinya," kata dia.

Jika pemerintah tidak memberikan solusi, perusahaan kapal cepat terpaksa menggunakan bahan bakar non-subsidi dan menaikkan harga tiket.

"Kami terpaksa menyesuaikan harga. Harga sekarang tidak bisa menutupi, kami tidak mampu mengoperasikan kapal," kata dia.

Terpisah, Ketua INSA Batam Zulkifli pengusaha tidak memiliki daya untuk melawan kebijakan pemerintah.

Dia mengatakan engusaha tidak bisa berbuat banyak. Jika pasokan bahan bakar berkurang, maka operator kapal cepat menghentikan operasinya. (Antara)

Editor: Rusdianto