Kapal Antarpulau Karimun Terancam Berhenti Beroperasi

Karimun (Antara Kepri) - Kapal antarpulau dalam Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau terancam berhenti beroperasi akibat pembatasan dan krisis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di daerah setempat akhir-akhir ini.

"Sudah beberapa pekan beberapa kapal mengurangi jadwal keberangkatan. Kami khawatir akan berhenti beroperasi karena sulitnya mendapatkan bahan bakar," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) Kabupaten Karimun Bustami Datuk Raja Marah di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Menurut Bustami, kapal antarpulau dalam kabupaten, saat ini hanya beroperasi dua trip dalam satu hari, seperti kapal cepat jurusan Selat Belia, Moro dan Urung.

Kapal-kapal cepat yang melayani jurusan tersebut, menurut dia menggunakan premium sebagai bahan bakar, sementara pasokan premium tersendat menyusul terjadi kelangkaan bahan bakar jenis itu dalam dua pekan terakhir.

Bustami mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan tambahan pasokan premium ke SPBU Jalan Soekarno Hatta, Tanjung Balai Karimun untuk bahan bakar kapal-kapal antarpulau. Namun, pengelola SPBU tidak mengabulkannya karena keterbatasan persediaan.

"Pihak SPBU mengatakan, pasokan BBM-nya hanya untuk di darat saja," katanya.

Selain pengurangan jadwal keberangkatan kapal antarpulau, kapal-kapal reguler antarkabupaten dalam provinsi maupun antarprovinsi juga sudah mengurangi jadwal keberangkatan akibat adanya pembatasan BBM bersubsidi.

Ia mencontohkan kapal feri tujuan Selatpanjang, Pekanbaru dan Dumai. Ketiga jurusan tersebut biasanya dilayani dua kapal, namun saat ini tinggal satu kapal yang berlayar sekali jalan.

"Kalau kapal tujuan Batam masih seperti biasa," katanya.

Ia berharap pemerintah memberikan solusi agar kapal laut, satu-satunya sarana transportasi yang menghubungkan pulau-pulau di Kabupaten Karimun tetap beroperasi.

Ia khawatir aktivitas warga menjadi terhenti jika kapal-kapal yang biasanya mereka tumpangi berhenti beroperasi.

"Kami akan membahas masalah ini dengan pemerintah daerah agar kapal-kapal masih bisa mendapatkan BBM bersubsidi," kata dia.

Secara terpisah, mantan anggota DPRD Karimun Raja Zuriantiaz mengharapkan pemerintah daerah melakukan langkah tanggap dan cepat agar kapal-kapal tetap dapat beroperasi.

"Pembatasan BBM bersubsidi jangan sampai merugikan masyarakat. Harus ada solusi dari pemerintah untuk mengatasinya," katanya.

Ia juga mendesak pemerintah daerah mengevaluasi tim monitoring BBM bersubsidi menyusul sering putusnya pasokan BBM bersubsidi, terutama jenis premium.

"Tim monitoring jangan hanya makan 'gaji buta'. Laksanakan tugas pengawasan agar pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran. Peraturan harus ditegakkan agar krisis BBM tidak terjadi lagi di masa mendatang," katanya.

Lemahnya pengawasan, kata dia lagi, memberi ruang bagi mafia minyak untuk mengeruk keuntungan ketika masyarakat dilanda kepanikan akibat kesulitan mendapatkan BBM.

Mengenai terancamnya operasional kapal-kapal penumpang, politikus Partai Nasdem itu mengatakan, pengusaha kapal seyogianya bisa menggunakan BBM industri ketika pemerintah mulai memberlakukan pembatasan BBM bersubsidi.

"Pengusaha kapal harus bertanggung jawab. Jangan gara-gara BBM bersubsidi tidak ada, kapal tidak berlayar. Ada BBM industri yang bisa digunakan demi kepentingan masyarakat banyak," kata dia.

Raja Zuriantiaz menambahkan, pemerintah daerah dan pengusaha diharapkan duduk bersama untuk membahas keberlangsung operasional kapal-kapal penumpang. (Antara)

Editor: Biqwanto Situmorang