Wagub: Anggaran Pengentasan Kemiskinan Harus Terus Naik

Batam (Antara Kepri) - Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo memastikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan dalam APBD harus terus naik setiap tahun demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya ingin program ini berlanjut terus dan dianggarkan tiap tahun. Jangankan (anggarannya-red) turun, statis saja saya tidak mau," kata Wakil Gubernur saat mengunjungi warga miskin penerima bantuan program pengentasan kemiskinan di Batam, Kamis.

Menurut Wakil Gubernur, berbagai program pemberantasan kemiskinan bisa dinikmati masyarakat secara langsung. Misalnya saja, masyarakat miskin yang biasa tinggal di tempat tidak layak huni, kini berkat bantuan untuk rumah tidak layak huni.

Soerya juga memastikan seluruh anak-anak di Kepri dapat menikmati pendidikan.

Ia mengatakan percaya pendidikan adalah jembatan menuju kesuksesan."Saya ingin tidak ada lagi masyarakat Kepri yang tidak sekolah, tidak punya akses kesehatan dan putus sekolah. Masyarakat Kepri harus bisa ikut menikmati pembangunan yang ada," kata Soerya.

Meski menganggap program-programnya berhasil, namun Wakil Gubernur mengatakan tetap akan mengevaluasinya.

Seorang warga Batu Merah penerima bantuan RLTH, Komarian mengucapkan terima kasih atas bantuan dan perhatian pemerintah.  "Kami sekarang bisa tinggal di rumah yang lebih bagus," kata dia.

Hal senada diungkap warga Tanjungbuntung, Abu Sama, yang mengatakan terharu dengan perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah."Selama ini, kami hampir tidak pernah tersentuh," kata Abu.

Ia mengatakan dari sekitar 25 RTLH yang berada di kelurahannya, sekitar 10 rumah di antaranya sudah menerima bantuan tersebut.

Kepala Bapeda Provinsi Kepri Naharuddin mengatakan angka kemiskinan di Kepri terus menurun.

Berdasarkan data makro yang diterimanya, angka kemiskinan di Kepri tercatat 6,35 persen pada 2013, turun dari 8,3 persen pada 2008.

"Anggaran pengentasan kemiskinan di Kepri juga terus meningkat. Pada 2014 anggaran yang dialokasikan mencapai Rp276,6 miliar yang barasal dari APBD provinsi dan kabupaten/kota," kata dia. (Antara)

Editor: Rusdianto