Bupati Karimun Tawari Pengusaha Dirikan SPDN

Karimun (Antara Kepri) - Bupati Karimun, Kepulauan Riau, Nurdin Basirun menawari para pengusaha untuk mendirikan stasiun pengisian diesel nelayan guna melayani kebutuhan solar bagi nelayan di daerah setempat.

"Siapa yang berminat untuk mendirikan SPDN, silakan, kami akan bantu," kata Nurdin di Tanjung Balai Karimun, Jumat.

Tawaran pendirian SPDN kepada pengusaha, menurut Nurdin merupakan hasil kunjungannya ke Kantor PT Pertamina (Persero) Regional I di Medan Sumatera Utara pada Kamis (4/9).

Pihak Pertamina Regional I Medan, menurut dia merekomendasikan pendirian SPDN untuk membantu solar nelayan dengan alasan pendirian SPDN dapat lebih cepat dan lebih efisien.

"Kita memang sudah punya SPBB (stasiun pengisian bahan bakar terapung), tapi Pertamina meminta kami mencari pengusaha yang berminat mendirikan SPDN yang khusus melayani kebutuhan bahan bakar nelayan," kata dia.

Pendirian SPDN, menurut dia menjadi prioritas mengingat jumlah nelayan di Karimun sangat banyak, apalagi pasokan solar untuk nelayan melalui SPBB belum mencukupi sehingga nelayan sering mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar.

Ia mengatakan pendirian SPDN diharapkan menjadi solusi ketika pemerintah memotong alokasi solar sebesar 20 persen di SPBB dan APMS sementara masih banyak nelayan yang sampai saat ini belum terpenuhi kebutuhan minyak solarnya serta mayoritas masyarakat Karimun berprofesi nelayan.

Pertamina Regional I Medan, menurut dia, menyatakan pemotongan alokasi solar 20 persen merupakan instruksi BPH Migas di Jakarta melalui Surat Edaran BPH Migas Nomor 937/07/Ka BPH/2014. Jadi, mereka memberikan solusi agar mendirikan SPDN, serta mengupayakan pemenuhan ketersediaan solar untuk nelayan dengan cara diambil dari kuota kabupaten/kota di Provinsi Kepri yang mengalami kelebihan.

Persoalan kelangkaan BBM bersubsidi, khususnya solar untuk nelayan sudah lama dikeluhkan kalangan nelayan tradisional sehingga memunculkan tudingan telah terjadi penyelewengan bahwa solar subsidi dijual ke industri.

Untuk itu, Nurdin mengatakan telah meminta Pertamina agar menyediakan BBM non-subsidi untuk membantu kebutuhan konsumen karena terbatasnya kuota BBM bersubsidi.

"Pertamina mendukung usul penyediaan BBM nonsubsidi melalui SPBU. Pertamina juga akan menyediakan BBM non-subsidi dalam bentuk kemasan yang akan disalurkan dalam bentuk kemasan melalui pangkalan-pangkalan BBM," kata dia.

Khusus untuk kebutuhan BBM kapal roro, ia mengatakan dapat dibeli langsung ke Pertamina.

"Pertamina juga akan bekerja sama dengan Pemkab Karimun untuk melaksanakan Permen ESDM Nomor 1 tahun 2013 terkait Larangan Penggunaan BBM Jenis Subsidi kepada kendaraan dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD," kata Nurdin. (Antara)

Editor: Nusarina Yuliastuti