Demokrasi Perwakilan Tetap Menimbulkan Politik Uang

id Demokrasi, Perwakilan, Tetap Menimbulkan, Politik, Uang, tanjungpinang, saud mc

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Rancangan UU Pilkada yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD  perlu pertimbangan matang sebab akan dikuatirkan  politik uang tetap akan terjadi karena anggota dewan dipilih langsung oleh rakyat.

"Ini yang harus menjadi pertimbangan, apakah kita akan kembali menyelenggarakan mandat kekuasaan rakyat kepada wakilnya yang ada di DPRD," ucap

Rektor Stipol Raja Haji Tanjungpinang Zamzami A Karim, di Tanjungpinang, Rabu mengatakan  anggota dewan ketika berkampanye  seperti Pemilu Legislatif 2014, banyak terjadi perlakuan politik uang.

"Jadi wakil rakyat kita yang terpilih kemarin rasanya sangat mengecewakan, karena memang nuansa money politiknya lebih besar," ucapnya.

Menurut dia,  kalau Pilkada diserahkan kepada DPRD,  timbul keraguan mengingat mereka sendiri bermoney politik ketika mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

"Buktinya kemarin waktu pemilihan legislatif,  berapa banyak anggota legislatif yang sudah diproses secara hukum,  tidak adakan? Apalagi nantinya ketika mewakili rakyat untuk memilih kepala daerah, " tegasnya.

Ditambah lagi, kata Zamzami, publik juga tidak mempersoalkan money politik tersebut. Juga sebaliknya, tentang pertanggungjawaban meraka kepada publiknya.

"Karena publik secara umum tidak berfikir jangka panjang saat itu, hanya bersifat jangka pendek, " ucapnya.

Jika RUU Pilkada itu menyangkut masalah anggaran, menurut Zamzami pemilihan bisa dilakukan secara serentak. Meskipun tidak bisa dipungkiri, bahwa akan lebih hemat jika pilkada dilakukan melalui DPRD.

"Hanya saja, DPRD harus dikontrol betul-betul, jangan sampai mereka memainkan suara rakyat untuk mendapatkan keuntungan,  baik kepentingan partai maupun pribadi, " katanya.

Ia mengatakan, demokrasi itu mahal harganya. Namun nilai kepuasan rakyat sangat tinggi.

"Karena rakyat memilih secara langsung,  kalau misalnya orang bersangkutan atau pihak yang dipilih tidak bertanggungjawab, mereka bisa untuk diturunkan atau tidak dipilih lagi pada periode berikutnya, " kata Zamzami yang juga Kepala Dewan Pendidikan Kota Tanjungpinang.

Menurut dia, pemilihan langsung dan tidak langsung  sah-sah saja,  karena berkaitan dengan turunan
penjabaran dari UUD 1945 dan satu lagi dari sila ke 4 Pancasila yang menggambarkan tentang sifat permusyawaratan perwakilan di dalam membuat keputusan rakyat.

"Dari aspek historis dan perkembangan politik negara kita,  bahwa sejak reformasi, tuntutan utama adalah demokrasi, tetapi demokrasi liberal mencontoh sistem yang dianut Amerika Serikat," jelasnya.

Ia menjelaskan, para elit politik ini ada dua kelompok,  yang satu berfikir jangka panjang dalam rangka menata sistem demokrasi Indonesia yang lebih tertib, berjangka panjang dan sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa.

"Ada juga yang tidak peduli tentang itu, yang penting apa kata rakyat, walaupun apa yang dikatakan rakyat dalam jangka pendek dalam rangka mendapatkan pencitraaan politik, " katanya.

Ia mengatakan,  seorang negarawan itu bukan semata-mata harus memikirkan dan mendorong rakyat dalam jangka panjang. Tetapi juga,  bagaimana Indonesia itu bisa tertib,  tertata demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa. (Antara)

Editor: Evy R. Syamsir

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE