Pengelolaan Pariwisata Anambas Tidak Serius

Anambas (Antara Kepri)-  Destructive Fishing Watch  (DFW) Indonesia menilai, pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas belum dilakukan secara serius dan maksimal walau kabupaten ini memiliki sejuta pesona alam yang sangat menjanjikan untuk pengembangan sektor pariwisata.

"Saat ini perkembangan pariwisata di Anambas harus diakui belum berkembang, walaupun secara fisik memiliki kekayaan alam yang luar biasa dari pulau-pulau indah, terumbu karang unik, ekosistem mangrove dan kekayaan seni dan budaya namun pengelolaan dan pemanfaatan belum dilakukan secara optimal," ungkap Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Mohd. Abdi Suhufan, Senin.

Dia menyebutkan bahwa lambatnya kemajuan sektor pariwisata di Kabupaten maritim ini karena belum adanya Peraturan Daerah tentang Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, padahal Perda ini secara strategis mengatur tentang pemanfaatan ruang yang ada di laut termasuk kegiatan pariwisata. 

"Tidak cukup hanya ada RTRW saja, karena itu hanya mengatur pola pembangunan di darat, sebagai daerah kepulauan yang 98% daerahnya merupakan lautan, salah satu dokumen perencanaan yang sangat dibutuhkan dan sesuai dengan aturan adalah Perda tentang Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil," jelasnya lagi.

Saat ini, kendala yang dihadapi adalah akses yang masih terbatas ke Anambas via udara, sarana transportasi antar pulau yang berbiaya mahal, infrastruktur kepariwsataan yang minim serta kapasitas SDM dan masyarakat yang rendah untuk terjun langsung dalam kegiatan wisata.

Pola kemitraan dan kerjasama pemerintah daerah dan swasta belum terjalin dengan baik, sehingga Pemda Anambas bekerja secara sporadis dari A sampai Z dengan dampak dan capaian yang didapatkan tidak masimal. 

"Hal ini secara makro terjadi karena ketidaaan arahan pengembangan kegiatan dan alokasi ruang yang pasti bagi pelaku kegiatan pariwisata di Anambas. Jika dibiarkan dalam waktu yang lama, maka perubahan rona, landscaping dan kegiatan masyarakat serta bisnis pariwisata akan berjalan tanpa regulasi, berpotensi menimbulkan konflik dan potensi kerugian social dan ekonomi," bebernya.

Oleh karena itu, Pemda dan DPRD Anambas perlu memprioritaskan pengajuan dan pembahasan Ranperda Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai pijakan awal para pihak dalam pemanfaatan potensi kelautan untuk kegiatan pembangunan termasuk pariwisata.  

Menurut dia, dengan adanya Perda ini diyakini akan memberi arah, strategi dan pola pemanfaatan zona sesuai dengan kapasitas dan daya dukung lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ia mengatakan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki tingkat kerentanan yang tinggi sehingga perlu dilakukan pengaturan dan penzonasian sesuai dengan potensi dan arahan pemanfaatan yang jelas dan tidak tumpang tindih. 

"Zonasi ini juga akan mendukung tata kelola pemanfaatan laut di Anambas dan memberi keseimbangan antara kepentingan lingkungan, ekonomi dan social," tutupnya. (Antara)

Editor:Evy R Syamsir