Puskesmas Natuna Tidak Miliki Dokter

id Puskesmas, Natuna, Tidak, Miliki, Dokter

Puskesmas Natuna Tidak Miliki Dokter

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna (antarakepri.com/Zam Jambrak)

Natuna (Antara Kepri) - Beberapa puskesmas yang terdapat di Natuna hingga kini tidak memiliki dokter, apalagi dokter spesialis terutama di puskesmas yang berada di kecamatan terdepan NKRI.

"Hingga sekarang masih ada puskesmas yang tidak memiliki tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil  seperti kecamatan Bunguran Selatan, Bunguran Utara, Subi dan Kecamatan Pulau Laut, padahal Natuna sudah beranjak maju," ungkap Riky Rinovsky seorang warga Natuna, Rabu.

Ia mengungkapkan minimnya tenaga medis di puskesmas terkait dengan 15 tahun usia kabupaten Natuna pada 12 Oktober mendatang.

Bukan itu saja, kata Riky, pelayanan kesehatan di Puskesmas juga masih kurang. Bahkan jauh dari mutu dan kwalitas standar pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Kesehatan.

"Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas harus secara terus menerus ditingkatkan, dan tak boleh putus. Sehingga tidak ada kesan bahwa masyarakat berobat digratiskan," katanya.

Kemudian tambah Riky, melalui program Jamkesda dan BPJS, masyarakat juga jangan dipersulit, terutama dalam pengurusan berkas administrasi pasien, terlebih dalam tindakan rujukan ke Rumah Sakit (RS) di luar Natuna.

"Obat yang diberikan kepada pasien adalah obat generik berblister, jangan yang sudah kadaluarsa. Kemudian, jangan ada lagi pasien yang harus menembus obat di apotik luar dari puskesmas. Tak kalah penting adalah surat pengantar rujukan ke Rumah Sakit Luar Natuna jangan di persulit, selama ini masalah ini yang sering di dapati," ucap Riky.

Temuan di sejumlah Puskesmas, katanya lagi, di dapati minimnya sumber daya manusia yang handal, profesional, unggul dan berkualitas. Misalnya tidak ada dokter spesialis seperti dokter bedah, kandungan dan kebidanan, anak dan penyakit dalam, dokter umum, bidan, perawat, nutrisionis dan administrasi.

"Selama ini kita dapati masih banyak SDM kesehatan yang tidak berkwalitas dan handal. Salah satu contoh, masih ada penyakit ringan yang tidak bisa di tangani oleh tenaga kesehatan, bahkan ada yang memberikan obat yang tidak sesuai dengan penyakitnya, inikan persoalan yang klasik," jelasnya.

Atas nama warga Natuna, kata Riky, berharap kepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan kementrian kesehatan RI  untuk dapat memenuhi kebutuhan dokter dan perawat di puskesmas daerah-daerah tertinggal khususnya Natuna.

"Kita sebagai warga Natuna, sangat berharap kepada pemerintah daerah dan pusat melalui Kementrian terkait untuk dapat memenuhi dan menjawab kebutuhan warga Natuna. Selama ini seolah-olah pemerintah tutup mata," tegasnya.

Atas apa yang terjadi ini, terang Riky, Pemerintah Natuna kedepannya perlu memberikan penghargaan kepada tenaga yang berprestasi, mulai dari PTT hingga pegawai negri. Ini dimaksudkan untuk  merangsang semangat mereka untuk mengabdi di Natuna.

"Minimnya tunjangan dari pemerinta daerah dan pusat, ini sangat mempengaruhi minat tenaga kesehatan untuk bertugas di daerah terpencil, sehingga pelayanan kesehatan semakin lama semakin berkurang," keluhnya.

Kami berharap kedepan pemerintahan pusat dan daerah agar bersunguh-sungguh memperhatikan masalah kesehatan ini.

"Natuna yang berada  dipelosok nusantara ini boleh dikatakan sangat tertinggal dan minim akses kesehatan. Maka dari itu kita harapkan agar mendapat perhatian dari pemerintah," tegasnya

Mejawab keluhan ini, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Natuna, Syamsurizal tidak menampik kalau masih kurangnya pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas daerah terdepan. Sejauh ini bidan dan dokter, kebanyakan masih tersebar di Kecamatan  sekitar Pulau Ranai.

"Saat ini, sebagian besar tenaga kesehatan di wilayah Natuna seperti dokter umum dan spesialis serta perawat memang masih terkonsentrasi di perkotaan Ranai," terang Kadis Kesehatan Kabupaten Natuna, Syamsurizal.

Dikatakan, pihaknya tidak punya pilihan lain, karena masih kekurangan tenaga kesehatan. kecuali harus menyediakan tenaga kontrak yang bisa ditempatkan di wilayah pedesaan, baik di daerah Pulau Bunguran maupun daerah kepulauan. (Antara)

Editor: Evy R. Syamsir

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE