Kemenpera Kecewa Program RTLH di Kepri

id Kemenpera,Program,rehabilitasi,RTLH,Kepri,rumah,tidak,layak,huni

Batam (Antara Kepri) - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) kecewa dengan realisasi program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Kepulauan Riau, yang tidak mencapai 40 persen dari target yang dicanangkan bersama dalam Nota Kesepahaman antara Kemenpera dengan Pemda.

"Kami kecewa karena itu hak masyarakat yang disiapkan pemerintah tapi tidak terealisasi," kata Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera Jamil Ansari dalam Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Perumahan Swadaya dengan Kabupaten Kota di Provinsi Kepri, di Batam, Selasa.

Padahal dibanding provinsi lain di Indonesia, biaya penandatanganan nota kesepahaman Kempenpera-Pemda di Kepri paling mahal. Saat itu, seluruh deputi hadir menyaksikan.

Ia menjabarkan dari tujuh kabupaten kota di Kepri, hanya dua kabupaten yang memenuhi target. Yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas dari target 175 unit rumah, terealisasi 498 unit rumah dan Kota Batam target 200 unit rumah terealisasi 213 unit rumah.

Sedangkan Bintan target 700 unit rumah realisasi 244 unit rumah, Karimun target 1.150 unit rumah terealisasi 404 unit rumah dan Lingga target 570 unit rumah terealisasi 501unit rumah.

Dan dua kabupaten kota lainnya justru tidak ada realisasi sama sekali, yaitu Tanjungpinang target 974 unit rumah realisasi nol dan Kabupaten Natuna target 1.070 unit rumah terealisasi nol.

Ia mengatakan bagi daerah yang hasil evaluasinya buruk, maka tidak akan diberikan program serupa tahun berikutnya.

"Tapi pertanyaannya, apakah program itu tidak terealisasi karena pemerintah yang tidak butuh atau masyarakatnya yang tidak butuh," kata dia.

Jika ternyata masyarakat masih membutuhkan program rehabilitasi senilai Rp10 juta hingga Rp20 juta itu, namun realisasi nol, maka masyarakat harus menyalahkan pemerintah daerah, kata pria yang berasal dari Aceh itu.

Terpisah, Kepala Bappeda Kepri Naharuddin enggan menanggapi program RLTH dari pemerintah pusat.

"Program pemerintah provinsi berbeda dengan pusat. Provinsi juga ada program," kata dia. (Antara)

Editor: Rusdianto

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE