Lahan Kampus Stisipol Bermasalah

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Aksi tuntutan mahasiswa Stisipol Raja Haji Fisabilillah di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, meminta agar pembangunan perpustakaan kampus dilanjutkan, menurut Kadis Pendidikan Provinsi Kepri,  Yatim Mustafa lahan berdirinya kampus tersebut ternyata bermasalah.

"Dalam proses pembangunan perpustakaan pada waktu itu, ternyata ada tuntutan dari pihak ketiga terhadap tanah itu, apakah kami yang harus bertanggung jawab? Bukan kami, yang harus bertanggungjawab itu adalah Stisipol," tegas Yatim, Kamis.

Lagi pula sambungnya, pemerintah berperan hanya mengokomodir untuk kepentingan pendidikan dengan syarat kebutuhan yang mendesak.

"Kita sudah membangun Stisipol itu tiga ruang belajar, perpustakaan juga sudah kita bangun yang seharusnya sudah siap," katanya.

Namun, kemudian terganjal  kejelasan lahan yang menurutnya tidak akan membangun apapun bentuknya selagi lahan tersebut tidak duduk.

"Kami dijanjikan Stisipol waktu itu lahan tersebut milik Bintan, pihak Stisipol mengatakan semua surat terkait lahan itu sudah oke, kami pun menyetujui dan membangun Stisipol," paparnya.

Namun dalam prosesnya,  ada tuntutan dari pihak ketiga terhadap tanah itu, sehingga proses pembangunan terhenti dan Yatim melimpahkan pertanggungjawaban ke pihak Stisipol.

"Lagi pula kami sudah katakan kalau umpamanya lahan itu oke, kita bangun. Ternyata ada yang mengaku tanah Stisipol itu milik orang lain. Manalah kita tau masalah itu," kata Yatim.

Akan hal itu, Yatim menegaskan harusnya Stisipol yang bertanggung jawab. Sementara pihak pemerintah hanya menyediakan uang dan membangun.

"Mahasiwa Stisipol ini menepuk air di dulang, menepuk mekanisme dari kelembagaan mereka. Bagaimana menagement di kampus seperti itu. Terus kenapa dinas pendidikan yang disalahkan," tutur Yatim.

Mengenai permasalahan lahan Stisipol tersebut, Yatim tetap akan memprogramkannya pada 2015 untuk menyelesaikan masalah Stisipol itu ke Komisi IV DPRD Prov Kepri.

"Sedangkan Umrah dan kampus swasta lainnya saja kita bangun demi pendidikan.

Sementara pihak Stisipol terkait masih belum bisa di konfirmasi. (Antara)

Editor: Evy R. Syamsir