Tanjungpinang (Antara Kepri) - Sekretaris Komisi III DPRD Kepri, Sofian Samsir, meminta agar pemerintah pusat bisa menyelesaikan kebutuhan air bersih di pedesaan.
"Kita mengharapkan, agar untuk permasalahan air bersih, pusat tidak hanya mengurus perkotaan di Tanjungpinang dan Batam, tapi juga mengurus desa-desa yang ada di Kepri," kata Sofyan.
Perlunya pusat memperpanjang langkah hingga ke pedesaan, menurutnya sebagai bentuk antisipasi penolakan masyarakat terhadap program pusat.
"Serta dalam menentukan pembangunan itu, harus ada studi kajian terlebih dulu, agar jangan sampai nanti ada penolakan dari masyarakat setempat," paparnya.
Kendala dalam penanganan air besih itu juga dilihat Sofyan dari kurangnya koordinasi pemerintah pusat. Seperti masalah DED, serta ganti rugi lahan yang juga harus ada dukungan daerah untuk program pusat.
"Kita juga kecewa terhadap APBN yang dialokasikan Pusat ke Kepri hanya Rp40-50 milyar, sementara APBN di Pusat senilai Rp 7triliun," tegasnya.
Sementara, kebutuhan air bersih yang terlayani hanya sebanyak 26 persen masyarakat Kepri.
Dengan alokasi Rp40-50 milyar untuk mengatasi permasalahan air bersih, dinilainya sangat kecil, karena masih banyak masyarakat Kepri yang belum terlayani dengan kebutuhan air bersih dari sisa 26 persen tersebut.
"Kita perlu kerja keras dan berupaya agar Kepri jangan sampai devisit air bersih, terutama di pedesaan, " tegasnya. (Antara)
Editor: Evy R. Syamsir
Berita Terkait
Dispar Natuna dapat DAK Fisik sebesar Rp1,2 miliar dari Pemeritah Pusat
Rabu, 24 April 2024 15:12 Wib
TP PKK Batam ajak masyarakat bangun keluarga berkualitas
Selasa, 23 April 2024 14:46 Wib
Kunjungan pasien RSUD RAT Pemprov Kepri capai 600 orang per hari
Senin, 22 April 2024 17:01 Wib
BP Batam sebut rumah contoh di Rempang Eco City sudah dialiri listrik dan air
Jumat, 19 April 2024 18:27 Wib
Natuna-Kepri berstatus siaga darurat bencana kekeringan
Jumat, 19 April 2024 13:49 Wib
Bareskrim Polri ungkap 2 karyawan Lion Air terlibat jaringan narkoba
Kamis, 18 April 2024 16:52 Wib
Pemkab Natuna cari solusi atasi krisis air bersih Pulau Bunguran Besar
Kamis, 18 April 2024 15:20 Wib
Pemkab Natuna berikan izin pegawai membawa anak ke posyandu pada jam kerja
Selasa, 16 April 2024 19:54 Wib
Komentar