Demo Buruh Batam Berujung Rusuh

Batam (Antara Kepri) - Demonstrasi ribuan pekerja Kota Batam, Kepulauan Riau, yang menuntut wali kota merevisi rekomendasi nilai upah minimum di halaman Kantor Pemerintah Kota Batam, Selasa, berujung rusuh.

Pekerja melemparkan batu dan kayu ke arah Kantor Pemerintah Kota, sehingga membuat suasana yang awalnya kondusif menjadi tidak terkendali.

Aparat Kepolisian yang bersiaga pun menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa sehingga pekerja berlarian.

Pekerja, yang kebanyakan perempuan, langsung berhamburan ke Gedung DPRD yang terletak di seberang Kantor Pemkot Batam. Pintu Gedung DPRD di lantai II pecah.

Koordinator Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Surya Dharma mengatakan bahwa pekerja menuntut Wali Kota Batam merevisi rekomendasi UMK menjadi Rp2,9 juta, atau sama dengan UMK Bekasi.

Selain itu, pekerja juga menuntut Wali Kota Batam menyatukan rekomendasi UMK dengan upah kelompok, yang saat ini dituliskan dalam surat terpisah kepada Gubernur Kepri.

"Kami menilai pemisahan dua surat itu merupakan upaya untuk tidak menjalankannya," kata dia.

Pekerja mengancam mogok total selama tiga hari, mulai Selasa hingga Kamis.

Sementara itu, saat menemui pekerja, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan menegaskan tidak akan merevisi rekomendasi UMK.

"Kami mendengar aspirasi dan mempelajari dari pagi sampai saat ini, termasuk kenaikan harga BBM. Akan tetapi, tidak bisa kami revisi karena keputusan pemerintah daerah sudah sampaikan ke Gubernur, baik tertulis maupun lisan," kata dia.

Wali Kota mengatakan tidak ada lagi yang bisa dilakukan Pemkot Batam, selain menunggu pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Kepri.

"Kami menunggu keputusan Gubernur. Kami tidak bisa mengubah keputusan ini. Berdoa mudah-mudahan buruh di Batam tetap sejahtera," kata dia.

Wali Kota mengatakan bahwa pihaknya sudah mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan UMK, termasuk kenaikan harga BBM bersubsidi. (Antara)

Editor: Rusdianto