Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Masih Wajar

Karimun (Antara Kepri) - LSM Kiprah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi masih wajar asalkan bisa menjamin ketersediaan pasokan serta memastikan tidak terjadi penyelewengan.

"Selain jaminan ketersediaan pasokan dan tidak adanya penyelewengan. Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak dari kenaikan itu, seperti mengendalikan harga sembako, ongkos transportasi dan kebutuhan pokok lainnya," kata Ketua LSM Kiprah John Syahputra di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

John Syahputra mengatakan, pengawasan dampak kenaikan harga BBM sangat penting agar masyarakat tidak terbebani dengan turutnya naiknya harga kebutuhan pokok di pasaran.

"Kalau hanya BBM yang naik, kami pikir tidak masalah. Asalkan yang lain-lain tidak ikut naik," kata dia.

Ia menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi, seperti premium dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 per liter masih bisa dimaklumi dan diterima masyarakat di Karimun, karena terkait dengan upaya pemerintah mengurangi defisit APBN akibat tingginya subsidi untuk BBM.

Hanya saja, menurut dia pemerintah harus memastikan BBM bersubsidi disalurkan tepat sasaran.

"Masyarakat di Karimun sudah lama tidak sepenuhnya menikmati subsidi BBM, jadi mereka tidak terlalu kaget dengan kenaikan itu," kata dia.

Ia mencontohkan kasus pelangsir BBM yang membeli BBM di SPBU Poros (Jalan Soekarno Hatta) Tanjung Balai Karimun untuk dijual eceran dengan harga relatif tinggi dari Harga Ecerab Tertinggi (HET).

Mahalnya harga premium yang dijual para pengecer itu, menurut dia sudah lama dikeluhkan masyarakat. Masyarakat, lanjut dia, makin menderita ketika harus antre berjam-jam mendapatkan premium di SPBU.

"Harus ada jaminan tidak ada lagi premium eceran dijual dengan harga seenaknya. Dan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat karena harus antre berjam-jam di SPBU," tuturnya.   

Ia juga meminta pengawasan distribusi BBM bersubsidi diperketat agar tidak "merembes" ke industri. Sebagai daerah yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, penyelundupan BBM bersubsidi sangat terbuka sehingga membutuhkan sikap konsisten dari pemerintah untuk memberantas mafia minyak.

"Jika tidak ada penyelewengan dalam distribusi BBM bersubsidi dan harga sembako tidak ikut naik. Kami yakin dampak kenaikan BBM tidak terlalu berpengaruh bagi masyarakat," kata dia.

Berdasarkan pantauan, antrean pengisian BBM di SPBU Poros paska-kenaikan BBM bersubsidi relatif normal, tidak ada antrean panjang seperti yang sering terjadi beberapa waktu lalu.

Tidak adanya antrean panjang di SPBU Poros, satu-satunya SPBU di Karimun itu, juga dampak berdirinya satu SPBU di Seiraya Kecamatan Meral yang pemakaiannya diresmikan Bupati Karimun Nurdin Basirun pada Minggu (16/11).

Sementara itu, beberapa kios eceran di Tanjung Balai Karimun, Meral dan Tebing, yang beberapa waktu lalu tutup atau ditertibkan oleh pemerintah daerah, kembali menjual premium menggunakan takaran botol.

"Biasa-biasa saja. Kalau memang menaikkan harga BBM yang terbaik, masyarakat juga bisa menerima asalkan harga kebutuhan pokok tidak ikut naik," kata Triyono, warga. (Antara)

Editor: Nusarina Yuliastuti