Laskar Melayu Kecam Bentrokan TNI-Polri di Batam

Karimun (Antara Kepri) - Dewan Pimpinan Wilayah Laskar Melayu Bersatu Provinsi Kepulauan Riau mengecam keras bentrokan yang diwarnai insiden tembak-menembak antara anggota TNI-AD dan Polri di Markas Brigade Mobil Polda Kepri, Tembesi, Batam, Rabu.

"Kami mengecam dan mengutuk keras bentrokan yang melibatkan aparatur yang seharusnya menjadi pelindung bangsa dan pagar negara. Mereka mempertontonkan perbuatan yang memalukan ke masyarakat," kata Ketua DPW Laskar Melayu Bersatu (LMB) Provinsi Kepri Datuk Panglima Azman Zainal di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepri, Kamis.

Azman Zainal mengatakan, bentrokan tersebut seharusnya tidak terjadi jika kedua belah pihak memegang teguh sumpah dan janji ketika diangkat sebagai aparatur negara.

Menurut dia, Provinsi Kepri sebagai tanah Melayu sangat menjunjung tinggi adat dan budaya, mengedepankan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam menyelesaikan satu masalah.

"Ibarat pepatah, buang yang keruh ambil yang jernih. Bukan masalah kecil dibuat jadi besar, apalagi sampai memakan korban. Dan itu terjadi sesama aparat, kalau kepada kami masyarakat, maka bisa hancur negeri ini. Mereka seharusnya malu menggunakan senjata yang dibeli dengan uang rakyat untuk melindungi negara dan rakyat, tapi digunakan untuk adu tembak sesama aparat," tuturnya.

Azman mengatakan dampak dari insiden tersebut sangat luas, selain menimbulkan ketakutan dan kecemasan di tengah masyarakat, bentrokan tersebut juga akan berpengaruh pada iklim investasi.

"Banyak yang rugi dengan kejadian itu, investor juga bisa lari. Kita semua dalam kecemasan, kalau perang lawan penjajah, kami sebagai pagarnya adat dan negeri, juga siap berperang walaupun tidak ada latihan dan sekolahnya. Matipun kami siap untuk mempertahankan kedaulatan NKRI," ucapnya.

Menurut dia, penyelesaian pertikaian oknum TNI dan Polri di Batam seharusnya menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo, Panglima TNI maupun Kapolri. Ia juga menilai pimpinan dua institusi di Kepri itu gagal membina anak buahnya.

"Kalau preman yang bertikai mungkin karena mereka memang tidak berpendidikan. Tapi aparat negara ada sekolahnya dan ada pula etika, disiplin dan aturan yang harus dipatuhi," tuturnya.

Ia berpendapat pemerintah harus mengevaluasi kembali regulasi maupun pola pembinaan baik di tubuh TNI maupun Polri. Di satu sisi, kata dia, masing-masing institusi dituntut untuk memiliki semangat membela kesatuan, namun di sisi lain semangat itu tidak boleh dijadikan alasan untuk berbuat semaunya.

"Kalau dulu, seorang kolonel memiliki kharisma dan sangat dihargai sebagai pembela bangsa dan negara. Sekarang sebaliknya, masyarakat menjadi hilang rasa hormatnya terhadap oknum-oknum aparat. 

Ia mendesak semua pihak dilibatkan dalam upaya perdamaian kedua belah pihak yang bertikai, termasuk melibatkan Lembaga Adat Melayu sebagai "payung negeri", tokoh adat, tokoh agama maupun komponen bangsa yang lainnya.

"Usut tuntas dan berikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah," katanya.

Ia juga mempertanyakan hasil kerja tim investigasi yang dibentuk TNI dan Polri terkait insiden yang juga melibatkan kedua institusi saat kepolisian di Batam menggerebek sebuah gudang solar di daerah itu.

"Sampai saat ini hasil penyelidikan tim investigasi belum jelas ujungnya, dan sekarang muncul lagi insiden baru. Usut tuntas masalah yang sebenarnya sehingga tanah Melayu ini aman dan damai.

Bentrokan anggota TNI dan Polri di Mako Brimob Polda Kepri, Rabu (19/11), sebagaimana dilaporkan Antara di Batam, dipicu ada pandang dua personel TNI Yonif 134/Tuah Sakti dan dua personel Brimob Polda Kepri saat mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di Batam.

Satu anggota Yonif 134/Tuah Sakti Praka JK Marpaung, tewas, satu sipil terluka dan satu barak Brimob Polda Kepri terbakar dalam insiden tembak-menembak dari kedua pihak yang bertikai.  (Antara)

Editor: Jo Seng Bie