Jakarta (Antara Kepri) - Legislator yang berasal dari Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf di Jakarta, Jumat menyatakan penyelesaian konflik TNI-Polri di Batam diperlukan kebijakan integral atau ke seluruh bagian.
"Konflik seperti akan terus terjadi dan ini malah menambah daftar hitam bagi kedua instansi penjaga keamanan itu, sehingga pimpinan kedua instansi harus mengambil langkah berupa kebijakan integral," kata anggota DPR RI dari Fraksi PKS itu.
Kebijakan integral saat ini dibutuhkan agar kejadian serupa tidak meluas dan terulang kembali karena konflik ini sangat berbahaya dan dapat mengancam keamanan dan pertahanan negara. Padahal mereka seharusnya merupakan garda terdepan penjaganya.
Ia mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan dalam kebijakan integral itu harus dibuat tim pencari fakta untuk melakukan penyelidikan ke lapangan guna menghindari konflik terulang, namun usulan itu sampai saat ini belum terealisasi.
Dalam pandang Muzzammil, konflik TNI-Polri selama ini terjadi bukan semata-mata persoalan hukum saja, tapi perlu dilihat secara menyeluruh dan ke dalam.
"Persoalan ini perlu melihat aspek kesejahteraan prajurit dan koordinasi kerja yang dibangun di kedua aparat ini. Untuk itu evaluasi di masing-masing pihak penting dilakukan," tuturnya.
Dikatakannya, Komisi 1 dan Komisi III DPR RI perlus segera mengundang Panglima TNI dan Kapolri untuk berdialog menyelesaikan kasus konflik ini sampai tuntas,.
Selain itu juga, Komisi 1 dan Komisi III perlu membentuk panitia khusus konflik TNI-Polri untuk mengkaji dan mencari solusi permanen agar konflik tidak terulang.
Sementara itu ia juga mengatakan, atas konflik itu penegakan hukum dan pemberian sanksi harus berjalan adil dari kedua belah pihak sehingga kepastian hukum dapat tercapai.
"Untuk itu kita berharap ada terobosan baru dari pemerintahan baru agar konflik yang seperti ini tidak akan terulang kembali," ucapnya.
Guna diketahui berdasarkan catatan Almuzzammil Yusuf, sejak 2005 hingga saat ini telah terjadi lebih dari 30 kali bentrok TNI-Polri yang menewaskan puluhan orang dari kedua pihak.
"Bentrok ini membuat kekhawatiran di masyarakat meningkat karena kedua aparat negara ini memiliki otoritas untuk menggunakan senjata api modern yang mematikan," ujar Politisi PKS asal Lampung itu. (Antara)
Editor: Rusdianto
Berita Terkait
Pelni Batam tambah kapasitas 2.000 penumpang saat angkutan mudik lebaran
Kamis, 28 Maret 2024 15:35 Wib
MTI Kepri minta Kemenhub sikapi kenaikan tarif kapal ferry Batam-Singapura
Kamis, 28 Maret 2024 15:26 Wib
Pemkot Batam berkomitmen untuk tingkatkan kualitas pengelolaan pemda lewat MCP
Kamis, 28 Maret 2024 15:00 Wib
Rudi: Industri digital jadi mesin penggerak ekonomi baru
Kamis, 28 Maret 2024 13:22 Wib
Perusahaan manufaktur Tiongkok rencana kembangkan usaha di Batam
Kamis, 28 Maret 2024 12:58 Wib
200 peserta mudik gratis di Batam ke Jakarta naik KM Kelud
Rabu, 27 Maret 2024 19:14 Wib
Pemko Batam siapkan Rp62 miliar untuk THR ASN
Rabu, 27 Maret 2024 17:15 Wib
Kemlu RI kunjungi BP Batam, bahas peluang investasi
Rabu, 27 Maret 2024 14:58 Wib
Komentar