Batam (Antara Kepri) - Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mendorong agar daerah Tanjungsauh di Kota Batam masuk dalam area Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam untuk lebih menarik investor.
"Investor butuh kemudahan, dan kemudahan itu diberikan oleh FTZ," kata Gubernur Muhammad Sani di Batam, Senin.
Pemerintah berencana mengembangkan pelabuhan alih kapal di Tanjungsauh. Rencananya, pelabuhan itu diharapkan dapat menyerap limpahan sekaligus menyaingi pelayanan pelabuhan sejenis di Singapura.
Namun, saat ini, Tanjungsauh belum masuk dalam area KPBPB Batam, melainkan masih masuk dalam wilayah non-KPBPB di bawah Pemerintah Kota Batam.
Gubernur mengatakan akan meminta pemerintah pusat untuk memasukkan Tanjungsauh ke dalam area KPBPB Batam agar dapat menikmati berbagai insentif.
Jika menjadi area KPBPB, maka pembangunan pelabuhan Tanjungsauh menjadi kewenangan Badan Pengusahaan Batam, sebagai pemegang otoritas KPBPB Batam.
Mengenai upaya Pemerintah Kota Batam untuk menahan Tanjungsauh masuk KPBPB, Gubernur menolak berkomentar.
Ia berharap, jika jadi dibangun maka pengelolaan pelabuhan transhipment itu bisa dikelola bersama BP-Pemkot.
"Kami berfikir, mana yang lebih banyak manfaatnya. Bagaimana supaya sama-sama antara Pemkot dan BP Batam bekerja sama," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Zulhendri mengatakan pihaknya berupaya terlibat dalam pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh.
"Sekarang kan belum masuk FTZ Batam, masih wilayah Pemkot," kata dia beralasan.
Sementara Kepala Badan Pengusahaan Batam Mustofa Widjaja mengatakan pihaknya terus berupaya memasukkan Tanjungsauh ke dalam KPBPB Batam.
BP membidik sekitar 1.000 ha di Tanjungsauh untuk dimasukkan dalam KPBPB Batam, bersama dengan pulau utama dan beberapa pulau kecil lainnya. Dengan masuk dalam KPBPB, maka daerah itu akan memiliki berbagai kekhususan. Dan investor yang menanamkan modal di sana mendapatkan beberapa insentif dan kemudahan.
Ia memastikan sudah ada beberapa penanam modal yang antre untuk menanamkan modalnya di Tanjungsauh, meski legalitas wilayah itu dalam KPBPB masih belum ditetapkan.
"Sudah ada beberapa investor yang mengajukan, tertarik untuk menanam modal di Tanjungsauh, tapi belum diproses. Nilainya jutaan dolar AS," kata Mustofa Widjaja.
Ia mengatakan rencananya, BP Batam akan membuat kawasan industri menengah di Tanjungsauh, selain pelabuhan kontainer dan alih kapal berskala internasional. (Antara)
Editor: Rusdianto
Berita Terkait
Pemkab Natuna gelar marathon internasional untuk tarik kunjungan wisatawan
Rabu, 24 April 2024 16:46 Wib
Bapenda sebut kesadaran warga Kepri bayar pajak semakin baik
Rabu, 24 April 2024 16:33 Wib
Dispar Natuna dapat DAK Fisik sebesar Rp1,2 miliar dari Pemeritah Pusat
Rabu, 24 April 2024 15:12 Wib
Bea Cukai Kepri selamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp1,4 miliar
Rabu, 24 April 2024 14:59 Wib
Kanwil DJP Kepri imbau warga segera lakukan pemadanan nomor NIK dan NPWP
Rabu, 24 April 2024 14:34 Wib
Airlangga: Jokowi dan Gibran sudah masuk keluarga Golkar
Rabu, 24 April 2024 13:56 Wib
Realisasi penerimaan Bea dan Cukai Batam Kepri capai Rp98,42 miliar
Rabu, 24 April 2024 12:55 Wib
Akademisi : Peran pariwisata pada ekonomi Kepri masih kurang dominan
Rabu, 24 April 2024 8:14 Wib
Komentar