Menpan akan Tinjau Birokrasi Perizinan di Karimun

Karimun (Antara Kepri) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dalam pekan ini dijadwalkan berkunjung ke Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau untuk meninjau birokrasi perizinan di daerah setempat.

"Informasi dari Deputi Kemenpan, beliau berkunjung pada Jumat (28/11)," kata Wakil Bupati Karimun Aunur Rafiq di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Aunur Rafiq mengatakan belum dapat memastikan agenda Menpan selama berkunjung di Tanjung Balai Karimun, namun ia memperkirakan terkait dengan birokrasi perizinan dan investasi yang dalam prioritas kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kemungkinan Menpan akan melihat pelayanan publik di sini, antara lain meninjau pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Karimun," kata dia.

Menurut dia, Menpan kemungkinan akan berkunjung ke PT Saipem, perusahaan asal Italia yang merupakan perusahaan pertama dan terbesar yang menanamkan modalnya status Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) diberlakukan di sebagian wilayah Pulau Karimun Besar.

Pemerintah daerah, menurut dia, menyambut baik rencana kunjungan tersebut karena berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik terutama perizinan dan pengembangan investasi di FTZ.

Birokrasi perizinan yang cepat dan efisien, kata dia merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah untuk mengembangkan status FTZ sebagai daya tarik bagi investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Karimun.

"Kawasan FTZ sedang gencar-gencarnya kita kembangkan, tentunya dorongan dari pemerintah pusat sangat diharapkan termasuk mengenai kesiapan aparaturnya," katanya.

Kunjungan Menpan, menurut dia merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang memerlukan kebijakan pemerintah pusat.

Disinggung soal kualitas maupun kuantitas aparatur, ia mengatakan juga akan disampaikan, termasuk juga soal komposisi pegawai yang mengisi jabatan berkaitan dengan pelayanan perizinan dan investasi.

"Karimun sebagai daerah perbatasan dan berstatus FTZ sangat strategis bagi pengembangan investasi, dan tentunya harus didukung kesiapan birokrasi yang cepat dan efisien. Jadi, kami pikir wajar pemerintah pusat memberikan perhatian," ucapnya.

Ia mengatakan tidak ada persiapan khusus terkait kunjungan Menpan karena agendanya memang belum dijelaskan secara detil.

"Kita siap-siap saja. Kemana beliau ingin berkunjung tentu akan kita bawa kesana," ucapnya.

Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kabupaten Karimun telah dikunjungi satu menteri, yaitu Menteri Agama Lukman Hakim untuk meresmikan fasilitas pendidikan agama di Kecamatan Moro, dua pekan lalu. (Antara)

Editor: Rusdianto