Korpri Kepri Siap Hentikan Pemborosan

Gerakan Nasional Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara yang digaungkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didukung oleh Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Sektretaris Korpri Provinsi Kepri Kamaruddin menegaskan pihaknya siap meninggalkan mental priayi dan berhenti melakukan pemborosan.

Korpri Kepri melakukan penghematan di berbagai lini, termasuk memindahkan kegiatan HUT Korpri yang sedianya diadakan di hotel berbintang ke kantor di Pulau Dompak dan melaksanakan anjuran mengonsumsi masakan tradisional.

Menurut Kamaruddin tidak ada yang salah dengan segala bentuk kebijakan penghematan di lingkungan aparatur pemerintah. Meskipun kebijakan beruntun yang dibuat Kementerian PAN dab BR berkesan berlebihan.

"Melihat kondisi sekarang yang sedang susah, wajar-wajar saja kalau sampai harus ada penghematan dan itu memang harus dilaksanakan," kata dia.

Misalnya saja larangan mengadakan acara di hotel. Ia melihat kebijakan itu sangat tepat. Apalagi Pemerintah Provinsi Kepri memiliki beberapa ruangan yang bagus untuk pertemuan.

Dalam perayaan HUT Korpri ke-43 pekan lalu, Korpri Kepri menggunakan sarana sendiri.

"Pelaksanaan di kantor juga bagus, karena ruangannya cukup memadai, tidak kalah dengan hotel," kata dia.

Korpri juga siap melaksanakan seluruh kebijakan Kementerian PAN dan RB lainnya untuk mewujudkan revolusi mental aparatur sipil negara.

"Kami di daerah siap melaksanakan semua instruksi dari pusat," kata dia.

Hemat 15 persen

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Robert Iwan Loreaux memperkirakan aturan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi yang melarang pegawai negeri sipil untuk mengadakan rapat dan pertemuan di hotel mampu menghemat anggaran belanja daerah hingga 15 persen.

"Yang jelas hemat. Kalau diperkirakan, aturan itu bisa sampai menekan 15 persen anggaran belanja pertemuan," kata Sekretaris Daerah.

Meski belum menghitung secara rinci belanja biaya pertemuan dan rapat di hotel yang kemudian akan dipotong dalam tahun anggaran 2015, namun ia optimis banyak dana yang dapat ditabung dari selisihnya.

Pemprov Kepri juga siap melaksanakan aturan MenPAN RB itu pada 2015. Namun, tidak seluruhnya dan masih menyesuaikan dengan kondisi geografis Kepri yang kepulauan.

Dalam anggaran APBD 2015, masih ada pertemuan yang dilaksanakan di hotel, terutama yang tidak memungkinkan dilakukan di kantor-kantor pemerintah.

"Misalnya saja pelatihan yang memakan waktu sampai beberapa minggu, itu tak mungkin dilaksanakan di kantor. Jadi tidak dibatasi sama sekali," kata dia.

Gubernur Kepri Muhammad Sani mengakui aturan yang dibuat Menteri PAN RB Yuddy Chrisnadi akan mmpu menghemat banyak APBD.

"Agenda kami sesuaikan, tapi belum diketahui berapa rasionalisasi anggarannya," kata dia.

Gubernur juga mengatakan tidak keberatan untuk menerapkan kebijakan itu di Kepri demi kebaikan bersama.

Dalam kunjungannya ke Batam, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yudi Crisnandi juga memahami kondisi geografis dan geologis Kepri yang istimewa, terdiri dari ribuan pulau dan tidak semua pulau memiliki tempat pertemuan pemerintah yang memadai.

Meski begitu, Menteri tetap menegaskan larangan PNS rapat di hotel harus tetap dipatuhi.

"Hotel bukan penampung APBN. Kebijakan itu secara umum melarang selama di satu wilayah masih ada gedung yang dipakai," kata dia.   
  
Jika pun harus melaksanakan kegiatan di hotel, dia mengatakan, masing-masing pemerintah daerah harus bisa meyakinkan bahwa penyelenggaraan di hotel lebih efisien dibanding di gedung milik pemerintah.

"Karena kalau menyeberang (pulau-red) ada risiko dan lain-lain," kata dia.

PNS ramah
  
Di Batam, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi juga mengingatkan pegawai negeri sipil di Kepulauan Riau untuk bersikap ramah ke seluruh masyarakat.

"Pastikan birokrasi di Batam Kepri betul-betul ramah," kata Menteri.

Batam sebagai garda terdepan nusantara dan pintu gerbang masuk ke Indonesia sehingga birokratnya harus menunjukkan sikap ramah kepada siapapun yang datang, wisatawan maupun penanam modal.

Secara lebih spesifik, Menteri juga mengingatkan PNS yang berdinas di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu untuk memberikan kemudahan kepada pengusaha yang hendak menanamkan modal.

"Pastikan (mereka) nyaman," kata dia.

Ia meminta PNS untuk belajar dari pelayanan perizinan investasi di Vietnam dan Tiongkok yang memberikan jasa terbaik kepada penanam modal.

Surat Edaran
  
Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yudi Crisnandi mengeluarkan beberapa surat edaran untuk melaksananakan Gerakan Penghematan Nasional dan mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja aparatur negara.

Di antara surat edaran itu, Menteri meminta aparatur negara menghemat penggunaan listrik dan tata ruang, menghemat penggunaan pendingin ruangan dengan mengatur suhu pendingin ruangan pada suhu paling rendah 24-25 derajat Celcius, menghemat penggunaan telepon sesuai dengan kebutuhan dan menghematan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan.

Kemudian, Menteri juga meminta aparatur pemerintah menghemat penggunaan alat tulis kantor dan sediaan sesuai dengan kebutuhan dan mengatur penggunaan kendaraan dinas hanya untuk kepentingan kedinasan.

Dalam SE yang sama, Menteri juga membatasi perjalanan dinas, membatasi kegiatan rapat di luar kantor dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor, membatasi pengadaan barang/jasa baru sesuai dengan kebutuhan dan mendayagunakan fasilitas kantor atau memanfaatkan fasilitas kantor instansi lain.(Antara)

Editor: Dedi