Batam Tetap Anggarkan Dana Kurikulum 2013

id dprd,Batam,Anggaran,Dana,Kurikulum,2013,sekolah,pendidikan

Batam (Antara Kepri) - Pemerintah Kota Batam tetap mengganggarkan dana untuk biaya penerapan Kurikulum 2013 dalam APBD 2015 meski Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menghentikan kurikulum terbaru itu.

"Anggarannya ada. Tetap dilanjutkan," kata Wali Kota Batam Ahmad Dahlan usai menghadiri Rapat Paripurna pengesahan APBD 2015 di Batam, Senin.

Wali kota beralasan belum menerima salinan keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan tentang moratorium Kurikulum 2013, sehingga kebijakan tetap dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

Meski APBD Batam 2015 batal disahkan dalam Rapat Paripurna Senin siang, dan pemerintah masih memiliki waktu untuk merevisi anggaran Kurikulum 2013, namun wali kota menolak merevisi dengan alasan belum menerima surat resmi.

"Saya hanya mengetahui kebijakan itu dari televisi dan koran. Harus ada suratnya, agar bisa mengambil tindakan selanjutnya," kata dia.

Namun, bila kemudian pemerintah pusat benar-benar menginstruksikan agar seluruh anggaran Kurikulum 2013 ditiadakan, maka Pemkot Batam siap untuk mengembalikannya.

Pada kesempatan itu wali kota menyayangkan penghapusan Kurikulum 2013.

"Dari awal penerapan, Batam jadi salah satu di Indonesia yang dipilih untuk menerapkan. Sewaktu sosialisasi Wakil Menteri hadir di Batam. Begitu juga waktu pelatihan untuk pelatih," kata dia.

Apalagi kemudian Disdik Batam memutuskan untuk menerapkan K-13 di seluruh sekolah negeri secara serentak menggunakan APBD dan penerapan K-13 di Batam sudah baik.

Jika pun ada beberapa pihak yang mengeluhkan pelaksanaan K-13 di Batam, ia mengatakan hal itu wajar, karena dalam masa peralihan dari sistem yang lama ke sistem yang baru.

"Meski penerapannya masih dikeluhkan, wajar saja," kata dia.

Komisi IV DPRD Kota Batam Kepulauan Riau meminta Kurikulum 2013 dihentikan seluruhnya khusus di kota itu karena tidak efektif meningkatkan kualitas pendidikan.

"Lebih baik dihapuskan seluruhnya, bukan hanya untuk sekolah yang baru melaksanakan satu semester, tapi semuanya," kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho.

Pelaksanaan Kurikulum 2013 dinilai amburadul, banyak guru yang belum memahami pelaksanaan kurikulum baru itu sehingga membuat bingung siswa.

Padahal, di Batam, hampir seluruh sekolah negeri sudah melaksanakan Kurikulum 2013 menggunakan dana APBD, selain sekolah sasaran yang dianggarkan oleh APBN.

Ketua Komisi IV DPRD Batam Riky Indrakari juga menyesalkan kebijakan Pemkot Batam yang langsung menerapkan K-13 kepada seluruh sekolah negeri, padahal kebijakan pemerintah pusat hanya untuk beberapa sekolah sasaran.

"Itulah yang kami sayangkan. Kami sudah mewanti-wanti," kata Riky. (Antara)

Editor: Rusdianto

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE