DPRD Sesalkan Realisasi PAD Parkir Kecil

Batam (Antara Kepri) - Komisi III DPRD Kota Batam Kepulauan Riau menyesalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir hanya Rp3,3 miliar sepanjang 2014, padahal potensi pendapatan mencapai 30 miliar per tahun.

Anggota Komisi III DPRD Batam Jurado Hasibuan mengatakan di Batam, Senin, pihaknya meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit pendapatan retribusi parkir untuk mengetahui penyebab minimnya PAD.

"Kami minta itu diaudit. Biar jelas semua pendapatan dari parkir itu kemana saja," kata dia.

Jurado mempertanyakan jumlah realisasi retribusi parkir itu, karena menurut dia, dari satu lokasi parkir bisa dihasilkan Rp50 juta per bulan atau Rp600 juta per tahun. Dan ada ratusan lokasi parkir di kota itu.

Seperti di daerah Aviari Batuaji misalnya, petugas parkir mengaku seharusnya menyetorkan Rp2 juta kepada pemerintah. Artinya Rp60 juta per bulan diserahkan ke pemerintah.

"Dari Aviari itu ada sekitar Rp60 juta per bulan. Dari SP Plaza, dari Fanindo dari tempat lain sekitar puluhan juta rupiah juga setiap bulan. Dari Aviari saja setahun sudah hampir Rp 700 juta. Itu baru satu tempat saja," katanya.

Ia juga menyoroti beberapa lokasi parkir yang disinyalir belum menyetor PAD ke Pemkot, seperti Pasar Sagulung, Pasar top 100 Tembesi, pelabuhan domestik dan sebagainya. Padahal potensi dari tiga titik tersebut mencapai miliaran rupiah.

"Itu patut dipertanyakan. Kenapa itu tidak ada kontribusinya. Apa bedanya tempat itu dengan Aviari, SP dan yang lainnya," katanya.

Peningkatan jumlah kendaraan di Batam juga dinilai tidak berbanding lurus dengan penerimaan retribusi parkir.

Sementara itu, sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Zulhendri mengatakan minimnya realisasi PAD retribusi parkir disebabkan pelaksanaan parkir berlangganan yang belum sempurna. (Antara)

Editor: Rusdianto