Dishub Akui Potensi PAD Parkir Banyak Hilang

Batam (Antara Kepri) - Dinas Perhubungan Kota Batam, Kepulauan Riau, mengakui banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir yang hilang sehingga uang yang dikumpulkan pemerintah dari sektor itu tidak maksimal.

"'Potential lost' banyak terjadi di lapangan. Potensinya sebenarnya besar, tapi memang belum optimal," kata Kepala Dinas Perhubungan Batam, Zulhendri di Batam, Selasa.

Sampai saat ini, pola bagi hasil yang ditetapkan pemerintah kepada petugas juru parkir masih 60-40. Sebanyak 60 persen dari seluruh rupiah yang dipungut menjadi hak juru parkir, dan 40 persen lainnya disetor ke pemerintah.

Menurut Zulhendri, pemerintah belum bisa menekan juru parkir untuk menyetor lebih besar lagi ke pemerintah karena saat ini masih masa transisi.

"Kalau kami terapkan 50-50, khawatirnya mereka tidak mau setor," kata dia.

Pemerintah juga belum bisa menerapkan parkir berlangganan, karena kerja sama dengan Samsat belum selesai.

Padahal, jika parkir berlangganan diterapkan maka diperkirakan PAD retribusi parkir akan meningkat dan mengurangi potensi PAD yang hilang.

Meski mengakui belum maksimal, namun menurut Zulhendri PAD dari retribusi parkir terus meningkat setiap tahun.

"Sewaktu saya masuk Dinas Perhubungan, PAD parkir hanya Rp60 juta. Itu tiga tahun yang lalu. Sekarang sudah Rp3,3 miliar," kata dia.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Kota Batam menyesalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir hanya Rp3,3 miliar sepanjang 2014, padahal potensi pendapatan mencapai 30 miliar per tahun.

Bahkan, anggota Komisi III DPRD Batam Jurado Hasibuan mengatakan pihaknya meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit pendapatan retribusi parkir untuk mengetahui penyebab minimnya PAD.

"Kami minta itu diaudit. Biar jelas semua pendapatan dari parkir itu kemana saja," kata dia. (Antara)

Editor: Rusdianto