Bulog Tanjungpinang Pertanyakan Wacana Penghapusan Raskin

id Bulog,Tanjungpinang,kepri,Wacana,Penghapusan,Raskin,beras,miskin

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Wacana dihapuskannya program beras untuk masyarakat miskin (Raskin) oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, menimbulkan pertanyaan bagi Dirut Bulog Subdivre Tanjungpinang, Ismed Erlando.

"Wacana itu memang ada, sejak pergantian pemerintahan baru ini, tetapi tentunya banyak permasalahan yang bakal timbul seandainya penghapusan raskin benar adanya," kata Dirut Bulog Subdivre Tanjungpinang,  Ismed Erlando, Rabu.

Dikhawatirkan lagi sambungnya, segala administrasi untuk mewujudkan wacana tersebut sudah selesai di Menkokesra.

Hal ini kata Ismed, membuatnya menjadi sasaran tanya dari pemerintah daerah terkait wacana tersebut.

"Saya akui memang banyak pertanyaan dari pemda, tapi sampai saat ini, kita sendiri masih belum terima surat resmi penghapusan program raskin dari Pemerintah Pusat," paparnya.

Anehnya, penyaluran raskin masih tetap jalan, bahkan di 2015 nanti kata Ismed, pagu raskin untuk 2015 sudah di-SK-kan oleh Menkokesra.

"Jadi kita hanya menunggu suratnya saja, tapi kalau ternyata surat tersebut membenarkan penghapusan raskin maka, kita akan segera menghentikan raskin untuk subdivre Tanjungpinang," kata Ismed.

Menurutnya, jika pengapusan program itu terjadi, maka sudah dipastikan harga salah satu kebutuhan primer manusia tersebut melambung tinggi.

Padahal, adanya program raskin tersebut kata Ismed,  merupakan salah satu indikator pembantu inflasi agar tidak terlalu tinggi.

Mengingat banyaknya petani di Indonesia, Ismed khawatir angka pengangguran semakin tinggi serta lahan pertanian bakal dialih fungsikan.

"Selain itu, turunan bahan pokok dari beras juga akan mengalami kenaikan harga dan otomatis banyak petani jadi pengangguran," paparnya.

Intinya kata Ismed, penghapusan raskin sama sekali tidak mendatangkan manfaat besar, justru akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

"Saya berharap raskin tetap jalan,  karena yang menikmati raskin ini adalah masyarakat miskin. Seandainya dihapuskan, tentunya berdampak buruk pada masyarakat miskin tersebut,"tegasnya. (Antara)

Editor: Rusdianto

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE