DPRD Kepri Berinisiatif Bahas Krisis Listrik Natuna

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Awal tahun 2015, Komisi III DPRD Kepri berinisiatif mengadakan rapat pembahasan krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Natuna.

Karena, selain pelayanan yang tidak maksimal, perolehan data beban puncak listrik Natuna yang diterima Komisi III DPRD Kepri tidak singkron dengan data dari PLN Cabang Tanjungpinang yang membawahi wilayah Natuna tersebut.

"Masyarakat mengeluh tentang pemadaman listrik di Natuna, 8 jam hidup dan 8 jam mati dengan kondisi, kebutuhan beban puncak listik di Natuna 5,7 MegaWatt (MW), yang tersedia cuma 3,7 MW, jadi kurang 2 MW," kata Sekretaris Komisi III DPRD Kepri, Sofyan Samsir kepada Antara, Senin.

Sementara keterangan Kepala PLN Cabang Tanjungpinang, Majuddin melalui pesan singkatnya menjelaskan bahwa, untuk beban puncaknya diprediksi defisit 800 kiloWatt (kW).

"Hal ini yang ingin kita ketahui dan mencari solusinya. Karena masyarakat mengetahui bahwa mesin PLN yang ada di Ranai cukup mengatasi beban puncak 5,7 MW," kata Sofyan.

Pemadaman di Ranai tersebut sambung Sofyan sudah terjadi sekitar November 2014 dan akan berlangsung hingga April 2015.

"Kita akan memanggil Bupati Natuna, PLN Ranai, Tanjungpinang serta PLN wilayah Riau Kepri, dan DPRD Natuna agar mereka tahu, permasalahan kelistikan di Ranai dan sebab akibat dari lamanya pemadaman bergilir di Ranai," ucapnya pada Antara.

Dengan harapan, agar PLN Ranai sesegera mungkin mengatasi kekurangan ini ditambah permasalahan kerusakan mesin listriknya.

Mengenai kerusakan mesin atau kejadian lainnya yang membuat kerusakan mesin, diharapkan kepada masyarakat unyuk bisa memahaminya,karena PLN kita ini bertenaga diesel yang rentan ditambah lagi tidak memiliki cadangan. (Antara)

Editor: Evy R. Syamsir