Pemkab Karimun Didesak Perhatikan Kelayakan Kapal Pelajar

Karimun (Antara Kepri) - Laskar Melayu Bersatu mendesak Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau memperhatikan kelayakan kapal yang mengangkut para pelajar yang berangkat sekolah dengan menyeberang lautan untuk mencegah terjadinya musibah di laut.

"Banyak kapal yang membawa para pelajar tidak layak. Kalau tidak segera diperhatikan, kami khawatir terjadi musibah di laut. Jangan menunggu jatuh korban baru bertindak," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Laskar Melayu Bersatu (LMB) Karimun, Datuk Panglima Azman Zainal di Tanjung Balai Karimun, Jumat.

Azman Zainal mencontohkan kapal yang ditumpangi para pelajar di Desa Tanjungbatu Kecil. Mereka harus menyeberang untuk sekolah di Pangkalan Balai, Kecamatan Buru, namun kapal yang mereka tumpangi sangat tidak layak.

Kapal reguler dengan bobot 6 GT, kata dia, mengabaikan keselamatan pelayaran dengan membawa penumpang melebihi kapasitas.

"Saya melihat langsung bagaimana anak-anak sekolah yang menumpang kapal itu, duduk di atas atap. Terus terang kami prihatin mereka menyabung nyawa untuk menuntut ilmu. Padahal mereka membayar ongkos Rp50.000 per bulan," kata dia.

Pemerintah daerah, menurut dia, sudah saatnya memperhatikan kelayakan kapal yang ditumpangi pelajar. Bahkan, ia mendesak pemerintah daerah menyediakan kapal untuk pelajar tanpa dipungut biaya.

"Karimun daerah kepulauan sehingga kapal laut merupakan sarana transportasi satu-satunya. Sudah seharusnya pemerintah menyediakan kapal khusus untuk pelajar," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, masalah keselamatan berlayar hendaknya menjadi perhatian serius, tidak terkecuali bagi kapal-kapal antarpulau. Ia mengimbau aparat terkait tidak mengizinkan kapal berlayar melebihi kapasitas, apalagi sampai-sampai penumpangnya duduk di atap kapal yang berbobot kecil.

"Kapal yang membawa pelajar Tanjungbatu Kecil merupakan satu contoh kasus, masih banyak lagi kapal-kapal antarpulau yang harus menjadi perhatian, terutama yang membawa pelajar untuk pergi ke sekolah di pulau lain," ucapnya.

Ia juga meminta DPRD Karimun lebih jeli dan peka terhadap kebutuhan vital masyarakat di pulau-pulau.

"Anggota dewan jangan hanya diam. Jangan sudah muncul korban, baru sibuk dan saling menyalahkan. Prioritaskan anggaran dalam APBD untuk akses transportasi mengingat Karimun merupakan daerah maritim," katanya. (Antara)

Editor: F.C Kuen