Pemkab Karimun Lanjutkan Program Konektivitas Antarpulau

Karimun (Antara Kepri) - Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau tetap melanjutkan program konektivitas antarpulau sebagai program pendukung dalam upaya mengembangkan sektor kemaritiman.

"Tetap kita lanjutkan namun perencanaannya tentu bertahap karena banyak program pembangunan yang harus dikerjakan dan juga membutuhkan anggaran," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karimun, Djunaidy di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Djunaidy menjelaskan, program konektivitas antarpulau yang dilanjutkan tahun ini, adalah pembangunan jembatan penghubung Pulau Sugie Kecil atau Moro dan Pulau Pauh di Kecamatan Moro.

Proyek jembatan itu, menurut dia dibangun dengan sistem paket yang mulai dikerjakan sejak 2013.

"Jembatan Moro-Pauh sistem paket, berbeda dengan proyek 'Coastal Area' yang menggunakan sistem tahun jamak atau 'multiyears'," kata dia.

Pada 2013, proyek tersebut dibangun dengan anggaran sekitar Rp4,3 miliar, 2014 sebesar Rp6,1 miliar dan pada tahun ini dianggarkan sebesar Rp15 miliar, sehingga total anggaran untuk menuntaskan pembangunan jembatan itu sekitar Rp22 miliar.

Jembatan tersebut, dalam perencanaannya memiliki panjang sekitar 480 meter yang didesain mirip jembatan di Dompak, Tanjungpinang. Jembatan tersebut akan menjadi jembatan terpanjang dan termegah di Kabupaten Karimun.

"Kita berharap akses transportasi darat di pulau-pulau makin terbuka yang tentunya akan mendorong aktivitas perdagangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat," kata dia.

Disinggung soal konektivitas antarpulau yang diberi Kajori (Karimun-Johor-Riau), ia mengatakan tetap dilanjutkan namun termasuk dalam program perencanaan jangka panjang mengingat anggarannya sangat besar.

Tahun ini, kata dia, konektivitas Kajori dilanjutkan dengan penyusunan DED (detail engineering and design) jembatan yang menghubungkan Pulau Belat Kecamatan Belat dengan Pulau Papan Kecamatan Buru.

"Konektivitas antarpulau, baik dengan meningkatkan akses transportasi laut, seperti kapal penyeberangan, maupun pembangunan jembatan sudah menjadi komitmen pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Ini merupakan bagian dari program merangkai pulau untuk percepatan pembangunan terutama di daerah yang masih tertinggal," katanya.

Ia juga mengatakan, prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan diselaraskan dengan visi poros maritim yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"RPJMD yang disusun merupakan hasil Musrenbang semasa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita akan sesuaikan dengan visi Presiden Joko Widodo, terutama dalam kaitan pengembangan sektor kemaritiman," kata Djunaidy. (Antara)

Editor: Sri Muryono