Tanjungpinang (Antara Kepri) - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau (Bawaslu Kepri) mengimbau semua pihak untuk mewaspadai politik uang yang berpotensi terjadi menjelang pilkada.
"Politik uang berpeluang terjadi untuk mendapatkan tiket pencalonan, sewa kendaraan politik, jual beli suara dan mempengaruhi pemilih dengan menggunakan uang," kata Ketua Bawaslu Kepri Razaki Persada di Tanjungpinang, Sabtu.
Dia mengatakan politik uang tidak hanya melibatkan figur yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan partai politik, melainkan antara pengurus partai, calon kepala daerah dan tim sukses dengan penyelenggara pesta demokrasi dan pemilih.
Permasalahan itu hanya dapat diatasi dengan meningkatkan pengawasan dan kesadaran pihak-pihak yang terlibat dalam pilkada. Pengawasan terhadap pilkada bukan hanya tanggung jawab Bawaslu, Panwaslu, petugas pengawas lapangan dan pihak kepolisian, melainkan seluruh elemen masyarakat.
"Tidak mungkin jumlah kami yang terbatas dapat mengawasi pilkada secara ketat. Keterlibatan masyarakat dibutuhkan untuk meminimalisir politik uang," ujarnya.
Razaki mengimbau masyarakat yang mendapat informasi dan data terkait politik uang melaporkannya kepada Bawaslu Kepri. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami ingatkan kepada bakal calon kepala daerah untuk tidak membeli tiket pencalonan, karena dapat dibatalkan sebagai calon kepala daerah jika terbukti bersalah. Bahkan calon kepala daerah terpilih dapat dibatalkan," katanya.
Pengamat politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Bismar Arianto menyatakan politik uang sulit dihindari selama partai politik masih menyewakan kendaraan politiknya untuk calon kepala daerah.
"Pertanyaan sederhana hari ini adalah apakah ada partai politik yang gratis, tidak menyewakan kendaraan politik itu kepada kandidat yang bertarung pada pilkada. Tetapi mengungkapkan politik uang bukan hal yang mudah," ujarnya yang juga narasumber dalam seminar tersebut.
Bismar mengatakan membangun pemilih cerdas juga tidak mudah. Pemilih sudah seharusnya memilih calon kepala daerah yang memiliki integritas, cerdas, dapat bekerja profesional dan peduli terhadap rakyat, bukan memilih berdasarkan pengaruh materi.
"Jika ingin negeri ini maju, pilihlah calon yang berkualitas. Jadilah pemilih yang berkualitas," katanya. (Antara)
Editor: Rusdianto
Berita Terkait
PPLP Tanjung Uban kerahkan 9 kapal amankan arus mudik
Jumat, 29 Maret 2024 17:09 Wib
Pemkot Batam siapkan 10 lokasi operasi pasar jelang lebaran
Jumat, 29 Maret 2024 16:39 Wib
PLN Batam dan Kejaksaan tandatangani MoU penanganan hukum
Jumat, 29 Maret 2024 16:31 Wib
Dinkes Batam pastikan pelayanan kesehatan saat momen lebaran
Jumat, 29 Maret 2024 15:09 Wib
BPBD Natuna: Sampai bulan Maret 2024 luas karhutla capai 424 hektare
Jumat, 29 Maret 2024 14:58 Wib
UMRAH Kepri terima 1.349 mahasiswa baru melalui SNPMB 2024 jalur prestasi
Jumat, 29 Maret 2024 14:40 Wib
Danlanud RSA Natuna cek kesiapan bandara RSA jelang Lebaran Idul Fitri
Jumat, 29 Maret 2024 12:14 Wib
Satu orang anggota DPRD Kepri tersandung korupsi resmi diganti
Jumat, 29 Maret 2024 6:19 Wib
Komentar