LMB Sampaikan Surat Terbuka untuk Wakil Presiden

Karimun (Antara Kepri) - Laskar Melayu Bersatu Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau akan menyampaikan sejumlah aspirasi berupa surat terbuka untuk Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dijadwalkan akan berkunjung ke Tanjung Balai Karimun pada Jumat, 6 Februari 2015.

"Surat terbuka itu merupakan suara hati masyarakat di daerah. Kami berharap Wakil Presiden yang akan berkunjung ke sini mendengarkan aspirasi yang disampaikan melalui surat tersebut," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Laskar Melayu Bersatu Karimun, Azman Zainal di Tanjung Balai Karimun, Minggu.

Azman Zainal mengatakan sejumlah poin aspirasi yang dituangkan dalam surat terbuka tersebut menyangkut berbagai aspek, mulai dari kebijakan pemerintah pusat terkait pelaksanaan otonomi daerah, politik, ekonomi dan penegakan hukum.

"Intinya agar pemerintah pusat membuat kebijakan secara adil dan tidak setengah hati dalam mengimplementasikan semangat otonomi daerah," kata dia.

Salah satu poin penting yang akan disampaikan kepada Wakil Presiden, menurut dia adalah kebijakan penerimaan calon pegawai negeri sipil pada instansi vertikal yang dia nilai tidak mencerminkan semangat otonomi daerah.

Ia mengatakan sebagian besar pegawai pada beberapa instansi vertikal berasal dari luar Karimun. Sementara, kata dia, warga setempat hanya menjadi tenaga honor.

"Banyak tenaga honor pada instansi vertikal tidak diberi kesempatan untuk menjadi pegawai, ada yang sudah belasan tahun bahkan lebih dari 20 tahun. Kami di daerah juga memahami syarat-syarat untuk jadi pegawai atau pejabat, sehingga tidak menuntut harus menduduki jabatan, tetapi berikan porsi secara adil bagi masyarakat di daerah," tuturnya.

Ia meminta pemerintah pusat melalui Wakil Presiden benar bersikap adil karena akan menjadi perekat bagi kedaulatan dan keutuhan NKRI.

"NKRI ini berdiri berkat jasa para pahlawan di seluruh penjuru nusantara, bukan dari daerah tertentu. Karena itu, kami menyambut baik pemberlakuan otonomi daerah yang mulai diberlakukan ketika Syarwan Hamid, pimpinan Dewan Pimpinan Pusat LMB menjabat Menteri Dalam Negeri. Semangat otonomi daerah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan di daerah-daerah," tuturnya.

Dalam surat terbuka itu, Azman juga akan menyampaikan harapan agar pemerintah mengevaluasi status kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ), yang ia nilai belum memberikan dampak signifikan bagi daerah, terutama kesempatan bekerja bagi tenaga kerja lokal.

"Status FTZ Karimun belum membawa pengaruh yang signifikan bagi ekonomi kerakyatan. Dan sebagian besar tenaga kerjanya berasal dari luar, sedangkan tenaga kerja lokal sangat minim dan hanya bekerja pada posisi buruh kasar. Tujuan pemberlakuan status FTZ adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk segelintir pengusaha," kata dia.

Kemudian, kata dia lagi, masalah penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi, penyelundupan dan penyelewengan BBM bersubsidi juga akan dituangkan dalam surat terbuka tersebut.

"Penegakan hukum jangan tebang pilih. Jangan timbul kesan penegakan hukum hanya untuk masyarakat lemah," kata dia.

Poin-poin yang dituangkan dalam surat terbuka terbuka tersebut, menurut Azman juga akan dituangkan dalam bentuk spanduk yang dipajang pada rute perjalanan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kami tidak akan demo, tapi berikan kesempatan bagi kami untuk bertemu dengan Pak JK untuk menyampaikan surat terbuka tersebut," ucap Azman Zainal.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam rencana kunjungannya itu dijadwalkan akan meresmikan beroperasinya sejumlah perusahaan di FTZ Karimun serta menggelar ramah tamah dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta para pejabat daerah. (Antara)

Editor: Miskudin Taufik