KTNA: Peranan BPPD Dorong Visi Maritim Minim

Karimun (Antara Kepri) - Kontak Tani Nelayan Andalan menilai peranan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dalam mendorong pelaksanaan visi kemaritiman yang digencarkan pemerintahan sekarang masih minim.

"Peranan BPPD di Karimun yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia masih minim. Program yang dilaksanakan belum menyentuh sasaran dan belum mendorong visi kemaritiman," kata Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Karimun Amirullah di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Ia mengatakan, sebagai badan yang mengelola daerah perbatasan, BPPD Karimun belum memiliki program yang riil yang mampu mengubah wajah Karimun sebagai daerah kepulauan yang juga berbatasan dengan Selat Malaka.

Berdasarkan pengamatannya, BPPD beberapa kali menggelar sosialisasi tentang daerah perbatasan. Namun sosialisasi tersebut ia nilai belum efektif karena hanya dihadiri oleh aktivis lembaga swadaya masyarakat, pimpinan organisasi sosial dan kemasyarakat, para pegawai atau para pemangku kepentingan.

"Sasaran sosialisasi itu seharusnya nelayan, komunitas masyarakat yang dominan menghuni pulau-pulau dan daerah pesisir. Tidak dikumpulkan dalam gedung, tetapi langsung menemui mereka agar tujuan yang diinginkan tercapai dan tepat sasaran," ucapnya.

Amirullah berpendapat BPPD harus berperan mendorong visi kemaritiman karena Karimun sebagai daerah perbatasan merupakan yang terdiri dari ratusan pulau kecil dan besar, berpenghuni maupun kosong.

Visi kemaritiman di daerah perbatasan, papar dia, jika dijabarkan memiliki pengertian yang sangat luas, tidak hanya menyangkut perikanan dan kelautan, tetapi juga pengamanan perairan perbatasan dengan meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat tentang batas-batas wilayah NKRI, bersinergi dengan seluruh pemangku kebijakan terkait.

"Masih banyak nelayan kita tidak tahu batas-batas perairan dengan Malaysia, serta mereka juga tidak memiliki sarana navigasi yang canggih untuk mengetahui daerah perbatasan. Tidak heran banyak nelayan kita yang nyasar ke perairan negara jiran itu," ucapnya.

Ia menilai sosialisasi disertai pemberian bantuan peralatan navigasi, seperti kompas, GPS atau peta bagi nelayan harus terus dilakukan jika Pemkab Karimun bertekad menjadikan wilayahnya sebagai bagian dari poros maritim yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Visi maritim yang dicanangkan, dinilainya, barus sebatas slogan jika nelayan belum sejahtera, serta belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait perairan perbatasan.

"Kami berpendapat daerah perbatasan dan kemaritiman merupakan dua sisi yang hendaknya menjadi program prioritas BPPD. Jika tidak ada penguatan ke dua sisi itu, maka keberadaan BPPD hanya pemborosan anggaran, apalagi ada SKPD lain yang tupoksinya tidak jauh berbeda dengan badan itu, contohnya Dinas Kelautan dan Perikanan," katanya.

Ia menambahkan kapal bantuan untuk pengelolaan perbatasan perlu dioptimalkan untuk menggiatkan kunjungan ke pulau-pulau guna menyosialisasikan program-program yang telah disusun.

"Harus ada penguatan visi kemaritiman dalam tugas pokok dan fungsii BPPD sehingga sasaran yang ingin dicapai dalam mengelola daerah perbatasan seperti Karimun tercapai dengan maksimal," demikian Amirullah. (Antara)

Editor: Jo Seng Bie