Pameran Pembangunan Kepri Disejalankan dengan HPN

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sengaja mensejalankan Pameran Pembangunan 2015 dengan perayaan Hari Pers Nasional (HPN) yang dilaksanakan pada 5-9 Januari 2015.

"Pameran Pembangunan dilaksanakan lima tahun sekali, bertepatan dengan hari lahirnya Kepri pada bulan September, tetapi kami ingin pada tahun ini disejalankan dengan HPN," kata Gubernur Kepri HM Sani saat membuka Pameran Pembangunan 2015 di Lapangan Pamedan Tanjungpinang, Kamis.

Saat ini, kata Sani, wartawan dari berbagai daerah mengunjungi Kepri. Mereka pasti membawa cerita dari Kepri setelah kembali ke daerah asalnya.

"Mereka adalah tamu, yang harus diperlakukan secara baik. Ini akan menjadi cerita yang baik, yang disampaikan ke daerah asalnya," ujarnya.

Sani mengatakan puncak acara HPN pada 9 Februari 2015. Namun belum dapat dipastikan apakah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri berbagai acara yang dibuat wartawan di Batam.

"Belum dapat dipastikan juga apakah besok maupun tanggal 9 Februari Wakil Presiden hadir dalam acara tersebut," katanya.

Dia mengatakan Konvensi Bahasa Indonesia di Pulau Penyengat Tanjungpinang merupakan salah satu acara HPN yang menarik. Dalam acara ini akan dideklarasikan Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Melayu.

"Wakil Presiden pertama Indonesia Muhammad Hatta menyatakan Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang digunakan masyarakat Pulau Penyengat," katanya.

Sani mengatakan Pameran Pembangunan ini menampilkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan satuan kerja perangkat daerah. Selain itu, pihak swasta juga diberi tempat untuk menampilkan produk-produknya.

"Banyak yang sudah dibuat Pemerintah Kepri dalam lima tahun terakhir," ujarnya.

Namun sampai sekarang masih ada kritikan yang disampaikan berbagai pihak terhadap pemerintah. Kritikan itu disebabkan salah pemahaman.

Contohnya, Pemerintah Kepri dianggap kurang peduli terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjungpinang. Pembangunan RSUD Tanjungpinang merupakan tanggung jawab pemerintah setempat.

Sedangkan pembangunan RSUP Kepri memang wajib dilakukan dengan menggunakan anggaran Kepri, karena merupakan aset Pemerintah Kepri.

"Pemerintah Kepri harus melaksanakan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto