Menko Kemaritiman-Kemendiknas Revitalisasi 400 SMK Maritim

Batam (Antara Kepri) - Menteri Koordinator Kemaritiman bersama Kementerian Pendidikan Nasional berencana merevitalisasi 400 Sekolah Menengah Kejuruan Maritim di Indonesia untuk menyiptakan tenaga kerja andal di bidang bahari.

"Bersama Menteri Pendidikan akan merevitalisasi 400 SMK Kemaritiman," kata Menteri Koordinator Bidang Maritim Indroyono Soesilo di Batam Kepulauan Riau, Sabtu.

Ia berharap, revitalisasi SMK Maritim dapat menghasilkan pekerja bidang maritim andal yang mendorong percepatan pertumbuhan bahari Indonesia.

Lulusan SMK Maritim juga harus sudah mengantongi sertifikat internasional yang memungkinkan untuk bekerja di kapal-kapal besar milik asing.

"Tidak cuma lulus tapi, tersertifikasi IMO sehingga bisa kerja di kapal besar dalam dan luar negeri," kata dia.

Menurut dia, menyiptakan tenaga kerja bidang maritim yang andal lebih penting ketimbang pembangunan pelabuhan dan lainnya.

Pelabuhan

Ia mengatakan untuk meningkatkan konektivitas antarpulau, pemerintah membangun 24 pelabuhan di seluruh Indonesia dan lima di antaranya pelabuhan laut dalam.

Sebanyak lima pelabuhan laut dalam di antaranya dibangun di Sumatera Utara, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Papua.

Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara dengan kapasitas 3,5 juta ton per tahun, curah kering satu juta ton per tahun, peti kemas 400.000 TEUs per tahun, diharapkan selesai pada 2018.

Ia juga menyebutkan pelabuhan di Makassar Sulawesi Selatan akan selesai pada 2018.

Ditanya mengenai rencana pembangunan Pelabuhan Alih Kapal Tanjungsauh di Kota Batam, ia mengatakan hal itu belum masuk dalam rencana pembangunan pelabuhan laut dalam oleh pemerintah.

Namun, ia mengaku ikut mendorong rencana pembangunan Pelabuhan Alih Kapal Tanjungsauh.

Menurut dia, Batam potensial dengan berbagai insentif dan keleluasaan berusaha yang diberikan pemerintah dalam balutan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Pada kesempatan sebelumnya, Gubernur Kepri Muhammad Sani menyatakan pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh masih terkendala status lahan, karena berdasarkan UU, daerah itu tidak masuk dalam wilayah KPBPB Batam, sedangkan penanam modal membutuhkan insentif KPBPB untuk membangun pelabuhan. (Antara)

Editor: Rusdianto