Tanjungpinang (Antara Kepri) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (KPU Kepri) menyatakan anggaran pilkada belum jelas, meski pemerintah setempat telah mengalokasikan dana cadangan sebesar Rp80 miliar.
"Anggaran pilkada itu untuk dikelola KPU Kepri, Bawaslu Kepri, dan Polda Kepri. Sampai sekarang belum diketahui berapa anggaran untuk masing-masing institusi tersebut," kata Komisioner KPU Kepri Marsudi di Tanjungpinang, Selasa.
Dia merasa kecewa dengan kinerja pemerintah yang terkesan lamban dalam menangani permasalahan anggaran tersebut. Padahal KPU Kepri sudah mengingatkan baik secara lisan maupun tertulis agar permasalahan itu diselesaikan sehingga anggaran dapat dipergunakan untuk menyukseskan pesta demokrasi.
Sampai sekarang, kata dia, tim teknis yang dibentuk Pemerintah Kepri belum bekerja. "Sementara pilkada sudah di depan mata," kata Marsudi.
Tahapan pilkada diperkirakan dilaksanakan tujuh bulan sebelum pemungutan suara. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk Pilkada Kepri, Batam, Bintan, Lingga, Karimun, Natuna, dan Anambas pada Desember 2015.
Namun, hingga sekarang KPU Kepri belum menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara karena masih menunggu ketentuan teknis.
"Pilkada ini sebenarnya 'gawean' pemerintah, bukan kami. Kami ini hanya penyelenggara," ujarnya.
Marsudi menegaskan KPU Kepri tidak akan melayangkan surat atau mengingatkan pemerintah kembali terkait permasalahan itu. Sebab secara administrasi, KPU Kepri sudah melaksanakan tugas-tugasnya, terutama berkoordinasi dengan Pemerintah Kepri untuk membahas permasalahan itu.
"Kami tidak bisa terlalu ngotot. Yang pasti kami siap diajak rapat membahas permasalahan itu kapan saja," ujarnya.
Sebelumnya Kepala Badan Kesbangpol Kepri Syafri Salisman mengatakan anggaran pilkada dibahas setelah UU Pilkada direvisi DPR.
"Kami tidak berani membahas anggaran pilkada sebelum ada payung hukumnya. Kami menunggu UU Pilkada direvisi, baru membahasnya," katanya beberapa waktu lalu.
Namun, setelah undang-undang direvisi, Badan Kesbangpol Kepri belum juga membahasnya. (Antara)
Editor: Rusdianto
Berita Terkait
BPBD Natuna: Sampai bulan Maret 2024 luas karhutla capai 424 hektare
Jumat, 29 Maret 2024 14:58 Wib
UMRAH Kepri terima 1.349 mahasiswa baru melalui SNPMB 2024 jalur prestasi
Jumat, 29 Maret 2024 14:40 Wib
Danlanud RSA Natuna cek kesiapan bandara RSA jelang Lebaran Idul Fitri
Jumat, 29 Maret 2024 12:14 Wib
Satu orang anggota DPRD Kepri tersandung korupsi resmi diganti
Jumat, 29 Maret 2024 6:19 Wib
Pelni Batam tambah kapasitas 2.000 penumpang saat angkutan mudik lebaran
Kamis, 28 Maret 2024 15:35 Wib
MTI Kepri minta Kemenhub sikapi kenaikan tarif kapal ferry Batam-Singapura
Kamis, 28 Maret 2024 15:26 Wib
Pemkot Batam berkomitmen untuk tingkatkan kualitas pengelolaan pemda lewat MCP
Kamis, 28 Maret 2024 15:00 Wib
Rudi: Industri digital jadi mesin penggerak ekonomi baru
Kamis, 28 Maret 2024 13:22 Wib
Komentar