Wawako: Plafon Anggaran Berbasis Kelurahan Wacana

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Sahrul menyatakan bahwa usulan plafon anggaran berbasis kelurahan sebagai wacana yang membutuhkan kajian.

"Itu wacana yang tentu akan ada telaah dan kajian lebih lanjut. Usulan plafon anggaran berbasis kelurahan itu bisa saja, yang penting tidak melanggar aturan, " kata Sahrul, Selasa.

Permintaan plafon anggaran berbasis kelurahan dari Ketua Badan Kehormatan sekaligus legislator dapil Tanjungpinang Timur, Ismiyati yang dilatarbelakangi kekecewaan delegasi kelurahan, karena usulan prioritas dalam Musrenbang tidak dianggarkan, mendapat bantahan Sahrul.

"Keluar semua sih tidak, karena seperti  yang saya sampaikan dalam pembukaan Musrenbang bahwa usulan yang sudah menjadi prioritas pada kenyataannya menyesuaikan dengan anggaran, sehingga tidak terakomodir semua, " paparnya.

Misalnya kata Sahrul, dalam 1 kelurahan di kecamatan ada 10 usulan prioritas untuk infrastruktur. Tapi karena dana sehingga terealisasi hanya 6 atau 7.

"Tak mungkin terealisasi semua karena kita juga melihat anggaran yang ada," ucapnya.

Legislator masing-masing dapil tambahnya, juga dilibatkan sebagai kontrol usulan prioritas tersebut.

Sehingga kata Sahrul, jika dari 29 proyek yang teralisasi hanya 60 persen, tentunya sisa 40 persen bisa diusulkan pada Musrenbang selanjutnya.

"Namun, usulan yang tidak terealisasi sebelumnya juga akan di pertimbangan dengan usulan baru berdasarkan pada kepentingan masyarakat," paparnya.

Karena menurutnya, tidak menutup kemungkinan usulan baru pada Musrenbang saat ini lebih penting dari usulan sebelumnya. (Antara)

Editor: Rusdianto